Get to Knows:
Get to Knows:

“Eksploitasi TKI, Bisnis Mafia Dengan Sokongan Politik”

INDONESIA2014 - Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bukan praktik ekonomi baru. Ia telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Dari tahun ke tahun jumlah pekerja migran ini terus meningkat. Migrant Care, organisasi non-pemerintah yang fokus memperjuangkan hak-hak para pekerja migran, memperkirakan jumlah TKI hari ini mencapai enam juta orang. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran terbesar di dunia.

Jumlah buruh yang terus meningkat memiliki berbagai implikasi. Dampak yang menggembirakan, jumlah remitansi tercatat meningkat dengan drastis dari US$ 0,7 milyar di tahun 1997, US$ 4,5 milyar di tahun 2006,  hingga US$ 6,73 milyar di tahun 2011. World Bank menyatakan remitansi buruh migran Indonesia menjadi sumber devisa negara terbesar kedua setelah minyak.

Yang menggenaskan, sejak sebelum keberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia, kondisi buruh migran amat sangat rentan.  Mulai dari pemalsuan dokumen, pelecehan fisik, seksual, pelanggaran HAM, hingga penipuan dan pemerasan uang. Bila hendak dicatat dalam daftar akan lebih panjang lagi berbagai kasus para TKI itu. Berdasarkan data Migrant Care, pada 2010 terdapat paling tidak 89.544 buruh migran Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Dan 1.075 orang diantara mereka kehilangan nyawa.

Mulai edisi no.9, redaksi Indonesia 2014 membuka Rubrik Wawancara Khusus yang mewakili kelompok-kelompok pemilih tertentu yang suara dan aspirasi politik mereka, sering kali terpinggirkan.  Redaksi percaya bahwa memberi ruang untuk mereka bersuara penting. Bukan hanya agar suara mereka didengar, diperhatikan, dan diperjuangkan oleh para kandidat presiden maupun calon anggota legislatif, namun juga oleh para pemilih di Pemilihan Umum mendatang.

Levriana Yustriani dari Indonesia 2014 mewawancarai Anis Hidayah, Direktur Eksekutif  Migrant Care. Anis bercerita banyak tentang komodifikasi TKI, perkembangan agenda perlindungan TKI yang alot di DPR, hingga soal partisipasi mereka dalam Pemilu. Berikut wawancara lengkapnya.

Masalah seputar TKI  

INA.2014: Menurut Anda, bagaimana perlindungan terhadap TKI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Mengalami kemajuan atau kemunduran?

AH: Secara keseluruhan, saya kira, banyak kemunduran. Memang ada progres, tapi tidak terlalu signifikan. Sekadar untuk pencitraan saja. Itu yang kami lihat. Misalnya, soal revisi Undang-undang TKI yang sudah hampir empat tahun berjalan. Dukungan Partai Demokrat sendiri pada masalah ini enggak jelas.

Ada tiga agenda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 terkait perlindungan TKI. Yaitu, revisi Undang-undang TKI, Rancangan Undang-undang Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT), dan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran. Revisi UU TKI masih berjalan sampai hari ini. Ratifikasi Perlindungan TKI berhasil gol dengan perjuangan teman-teman. Sementara RUU PRT masih keluar-masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional–red).

INA.2014: Kenapa revisi UU TKI bisa berlarut-larut sampai empat tahun? Apa sebenarnya yang terjadi?

AH: Mereka (DPR–red) masih tetap menginginkan skema TKI berlangsung seperti sekarang ini. Peran sektor swasta, dalam hal ini Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), yang mendominasi. Mulai dari rekrutmen, menyiapkan dokumen, memberi pelatihan hingga memulangkan para TKI. Jadi, semua kontrol ada di PJTKI.

Yang mau kami dorong itu negara berperan melalui kebijakan pelayanan publik sehingga TKI enggak perlu dipungut banyak uang kalau mau berangkat ke luar negeri. Dengan begitu mereka bisa sejahtera dengan apa yang mereka bawa ketika pulang ke Indonesia. Tapi di DPR itu dinamikanya luar biasa, terutama partai-partai koalisi. Mereka itu enggak peduli. Tidak banyak yang mendukung revisi itu karena alasan ekonomi-politik.

Saya lihat, paradigma TKI sebagai komoditas itu memang sangat kuat, ya. Akut malah kalau di Partai Demokrat. Dari kebijakan SBY, misalnya, bagaimana merespon persoalan kekerasan  terhadap TKI di Arab Saudi. Solusi yang muncul itu ide pemberian telepon genggam (HP). Logika apa yang dipakai SBY? Kalau SBY bisa membereskan birokrasi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) secara baik, membereskan para mafia perdagangan orang melalui perusahaan jasa penempatan TKI, saya kira, problem TKI kita bisa diminimalisir.

INA.2014: Lantas apa peran negara jika otoritas PJTKI begitu besar?

AH: Ya, kalau ada masalah saja pemerintah turun. Dan yang dihubungi pun malah PJTKI-nya.  

INA.2014: Dari uraian Anda, para agen TKI itulah sumber masalahnya. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengatur atau mengawasi mereka?

AH: Saya kira, di pemerintahan SBY hampir enggak ada. Berjalan begitu saja tanpa ada evaluasi.

INA.2014: Apakah tidak ada upaya sama sekali dari pemerintah untuk mengidentifikasi agen-agen TKI yang bermasalah dan mencari solusinya?

AH: Enggak. Ada sekitar 592 agen TKI yang terdaftar. Mayoritas mereka berfungsi seperti mesin uang. Mereka Mengalirkan dana ke partai politik. Makanya dukungan politik ke PJTKI kuat. Bahkan beberapa pemilik PJTKI juga ada yang jadi anggota DPR. Jadi, masalah TKI ini memang problem struktural. Ini bisnis mafia yang dapat sokongan politik, dapat sokongan dari penguasa, yang berujung pada eksploitasi TKI....

INA.2014: Kalau sebuah agen TKI bermasalah dan dilaporkan oleh individu atau sebuah organisasi, apa konsekuensi bagi mereka?

AH: Ya, paling dicabut surat izin usaha perdangangan-nya (SIUP). Setelah itu mereka buat lagi SIUP yang baru. Karena UU-nya berpihak pada mereka, bagaimana? Pembuatnya juga mereka.

INA.2014: Dalam regulasi kita adakah hukuman pidana atau ancaman penjara untuk hal itu?

AH: Itu yang kami dorong dalam revisi UU TKI. Kalau UU yang lalu itu lebih banyak sanksi administrasi saja.

INA.2014: Menurut Anda, apakah perlu peraturan khusus untuk mengatur PJTKI?

AH: Saya rasa tidak. Kalau pemerintah mengatur hak bekerja warga negara sebagai TKI dengan baik, maka secara otomatis tokoh utama dalam regulasi tentang pengiriman TKI ialah negara, bukan PJTKI. Kalau revisi UU sesuai dengan standar konvensi, peran PJTKI enggak lagi besar karena ruang gerak mereka dibatasi. Terutama ruang untuk mereka bisa mengeksploitasi dan memeras banyak uang dari TKI.

INA.2014: Di samping UU, Anda tadi menyebutkan bahwa kita sudah meratifikasi Konvensi Buruh Migran. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kemajuan yang baik?

AH: Iya, paling tidak setelah 13 tahun menjadi agenda ranah HAM di Indonesia, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya akhirnya diratifikasi di sini. Tapi ternyata ratifikasi itu juga ada unsur politiknya. Ketika pemerintah Indonesia mau ditinjau PBB, mereka baru kemudian meratifikasi supaya bisa menyampaikan bahwa konvensi ini sudah diratifikasi. Begitu saja.

Setelah satu tahun ratifikasi enggak ada upaya apa-apa. Seharusnya setelah ratifikasi, pemerintah punya kewajiban membenahi kebijakan tentang TKI di bawah standar konvensi internasional itu. Membenahi birokrasi. Membenahi rekruitmen. Membenahi tata kelola pengiriman dan lain-lain.

INA.2014: Jadi, pemerintah Indonesia tidak memiliki political will dalam isu perlindungan buruh migran, ya?

AH: Iya. Tidak seperti Filipina, misalnya, yang punya political will karena sadar betul akan kontribusi besar buruh migran mereka. Bahkan Filipina sudah meratifikasi Konvensi Buruh Migran pada tahun 1995, sementara Indonesia baru tahun 2012. Setelah ratifikasi mereka langsung melahirkan kebijakan nasional untuk perlindungan TKI dengan standar konvensi tersebut.

Pemerintah Filipina membentuk lembaga-lembaga yang tidak hanya fokus pada perlindungan, tapi juga kesejahteraan buruh migran, seperti Overseas Worker Welfare Administration (OWWA). Mereka juga punya nota kesepahaman (MoU) dengan hampir semua negara tujuan kerja buruh mereka. Belakangan Filipina meratifikasi Konvensi

International Labour Organization (ILO) tentang Perlindungan PRT. Jadi, tampak jelas bahwa negara itu punya political will untuk HAM dan perburuhan.

INA.2014: Selain dari sisi legislasi, apakah pemerintah punya program yang lebih integratif untuk permasalahan ini? Karena secara makro, akar masalahnya kan sebenarnya terletak pada kemiskinan....

AH: Ada, tapi sporadis. Kalaupun ada itu lebih banyak inisiatifnya dari buruh migran sendiri. Kalau berhasil baru diklaim ini adalah di bawah bimbingan pemerintah.

INA.2014: Anda bisa kasih contoh?

AH: Misalnya, teman-teman yang pulang dari kerja di luar negeri kemudian mereka membangun usaha di sini. Ada yang bikin supermarket. Ada juga yang mengembangkan pasar. Ada lagi yang usaha perairan dan macam-macam. Mayoritas inisiatif itu datang dari mereka sendiri. Pemerintah baru bergerak untuk mendukung setelah mereka established.

Pemerintah tidak pernah mengintegrasikan skema perlindungan dan kesejahteraan buruh migran dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Itu juga bisa jadi masalah. Kalau kita lihat dalam rencana pembangunan, TKI itu adalah isu yang marjinal. Padahal mereka aktor penting dalam menggerakkan ekonomi. Terlebih lagi di daerah.

INA.2014: Saat para TKI pulang dengan modal ekonomi yang cukup, apakah pemerintah memfasilitasi mereka dalam hal perencanaan finansial sehingga mereka tak harus berangkat lagi sebagai TKI?

AH: Harusnya itu dilakukan pemerintah sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Faktanya, pemerintah tidak membekali mereka sama sekali terkait perencanaan keuangan sebelum mereka berangkat. Tidak heran banyak dari mereka yang kemudian jadi terjebak dalam konsumerisme. Mereka pergi ke luar negeri untuk membangun rumah supaya lebih bagus sebagai lifestyle. Mereka juga ada yang membeli moda transportasi seperti motor atau mobil. Sayangnya, banyak dari mereka tidak menggunakan uang yang mereka bawa pulang untuk dikembangkan sebagai usaha.

Kalau ke Tulungagung, Jawa Timur, misalnya, kita akan lihat rumah-rumah milik para TKI yang pernah bekerja di Taiwan, Hongkong atau Korea itu seperti di kompleks Pondok Indah. Rumah-rumah itu banyak yang kosong. Sia-sia. Aset yang mereka bangun itu tidak bisa membuat mereka keluar dari lingkaran kemiskinan atau untuk sebuah kehidupan yang berkelanjutan di masa depan, tanpa harus pulang-pergi terus ke luar negeri.

Menurut saya, negara sengaja tidak mendesain program untuk TKI supaya ada peningkatan kehidupan. Mereka tidak dibantu untuk merencanakan keuangan. Sebaliknya, mereka terus didorong untuk keluar negeri sehingga mendatangkan remittance dan devisa. Jadi, by design negara memang sengaja membiarkan.

INA.2014: Jadi, tidak ada sama sekali pelatihan financial planning dari pemerintah? Kalaupun ada seperti apa bentuknya?

AH: Ada. Cuma saat para TKI pulang dan sudah enggak punya uang mereka baru diberikan pelatihan. Kan repot, toh? Financial planing mestinya dilakukan sebelum berangkat, dan juga harus melibatkan keluarga calon TKI. Mereka harus diberikan pengetahuan dan dibagi pengalaman supaya gaji mereka tidak habis digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tapi lebih pada modal jangka panjang. Lah, orang yang sudah pulang, enggak punya uang, mau dilatih apa? Yang ada, mereka berangkat lagi untuk dapat modal.

Kementerian sosial sebenarnya punya skema pemberian bantuan modal usaha kepada TKI yang bermasalah sebesar Rp 5-10 juta. Tapi sayangnya, dana itu enggak tepat sasaran, enggak efektif, dan enggak terintegrasi.


Buruh Migran dan Pemilu

INA.2014: Bagaimana partisipasi buruh migran di Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 kemarin?

AH: Akses informasi untuk buruh migran sangat terbatas, baik dalam Pemilu Legislatif atau Presiden. Karena upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tidak signifikan dalam menyediakan informasi yang komprehensif untuk mereka. Informasi tersedia lewat laman (website), beberapa backdrop, dan sejenisnya, tapi dipasang di Kedutaan Besar Republik Indoesia (KBRI). Padahal buruh migran datang ke KBRI hanya dua tahun sekali untuk perpanjangan paspor atau kontrak.

Di sisi lain, mereka juga tidak merasa bahwa partisipasi mereka dalam Pemilu akan membawa perubahan signifikan untuk kepentingan politik mereka. Selain itu, kesadaran politik mereka juga belum terbangun dengan baik, karena selama ini pendidikan politik tidak pernah diberikan kepada mereka.

Mereka sulit membayangkan untuk punya harapan dari Pemilu. Sebagai contoh, bagaimana jika di daerah pemilihan (dapil) luar negeri yang terpilih ternyata bukan orang yang punya agenda khusus tentang perlindungan buruh migran? Sementara di DPR juga tidak ada mekanisme reses yang khusus ke luar negeri untuk mendengar aspirasi mereka. Lantas bagaimana para buruh migran itu meminta pertanggungjawaban mereka yang terpilih dari suara TKI? Dan apakah juga ada bukti bahwa presiden yang terpilih nanti punya komitmen kuat untuk memperbaiki perlindungan TKI?

Di satu sisi, sistem politik kita memang memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Di sisi lain, perlindungan bagi mereka yang menjadi tanggung jawab negara, baik dari legislatif maupun eksekutif, belum pernah terlaksana dengan baik. Maka tak heran mereka belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mekipun begitu sejak tahun 2009 Migrant Care mulai melakukan pendidikan politik di luar negeri untuk mereka.

INA.2014: Pendidikan seperti apa yang dilakukan Migrant Care?

AH: Pelatihan pendidikan pemilih. Kami juga memantau Pemilu di beberapa negara. Pada 2009 kemarin kita memantau Pemilu di Malaysia, Hongkong, dan Singapura, termasuk daerah perbatasan. Untuk Pemilu 2014 kami berencana memantau sembilan negara. Mulai dari proses pembuatan, proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bahkan hingga masa kampanye untuk mengantisipasi penyalahgunaan suara-suara TKI.

INA.2014: Kasus pelanggaran seperti apa yang ditemukan Migrant Care pada Pemilu 2009 kemarin?

AH: Kasus yang pertama, jaminan mereka terdaftar sebagai pemilih itu rendah. Sebagai contoh, jumlah pemilih tercatat di DPT 2009 itu 1,5 juta. Jumlah itu tidak hanya TKI, tapi termasuk diplomat dan mahasiswa. Padahal jumlah TKI sendiri saja diperkirakan mencapai 6,5 juta jiwa. Jadi, TKI hanya terdaftar berapa persennya saja. Tidak representatif.

Yang kedua, partisipasi mereka juga rendah karena kemampuan PPLN yang memfasilitasinya juga sangat terbatas. Misalnya, di banyak negara PRT itu masih merupakan sektor yang privat. Meskipun pemerintah melalui PPLN mendistribusi surat suara lewat pos, tapi tidak semua bisa menerimanya. Banyak yang ngendon di kotak surat majikan sehingga mereka tetap enggak bisa milih. Untuk direct vote, tidak semua punya akses apalagi Pemilu 2009 tidak jatuh pada hari libur. Sehingga tidak lebih dari 20 persen yang hanya bisa memilih.

Nah, sementara penyalahgunaan kekuasaan itu potensinya besar sekali dalam kaitannya dengan Pemilu. Duta besar di beberapa negara itu representasi partai politik. Lewat acara-acara KBRI seperti perayaan Nuzulul Quran atau perayaan apapun itu seringkali mempromosikan kandidat tertentu, khususnya dari afiliasi partai politik yang sedang berkuasa.

Mereka bahkan menyilipkan materi kampanye seperti poster, leaflet hingga pesan-pesan lewat provider telekomunikasi. Siapa yang memilih kandidat A akan dapat gratis pulsa sekian ringgit, bahkan dijanjikan akan dipermudah pelayanannya di KBRI. Jadi, kampanye-kampanye terselubung dengan menggunakan aparatur negara itu masih terjadi. Dan tidak banyak yang memantau kasus-kasus Pemilu di luar negeri macam ini. Migrant Care memang memantau, tapi kapasitas kami terbatas.

INA.2014: Hasil pemantauan Migrant Care sendiri ditindaklanjutkan ke mana?

AH: Kebetulan kami sudah pernah bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Pemilu di luar negeri. Jadi, semua pelanggaran itu ssudah kami sampaikan ke Bawaslu. Tapi tidak semua pelanggaran-pelanggaran yang kami identifikasi itu kemudian ada tindak lanjutnya.

INA.2014: Berapa persen yang ditindaklanjuti?

AH: Hampir enggak ada. Termasuk yang DPT ganda, yang enggak terdaftar, dan lain-lain. Saya kira, kewenangan Bawaslu juga terbatas. Masa berlaku laporan juga terbatas. Ini yang menjadi kesulitan bagi kami. Karena kadang-kadang penemuannya baru beberapa hari kemudian setelah batas itu.

INA.2014: Apakah pada Pemilu 2009 Anda melihat ada calon legislatif atau calon presiden-calon wakil presiden yang punya agenda khusus untuk buruh migran?

AH: Enggak ada. Kami membuat track record para capres-cawapres 2009. Kami tracking SBY-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati-Prabowo. Berdasarkan hasil tracking, kami tidak menemukan kandidat yang punya agenda signifikan dalam perlindungan buruh migran. Agenda perlindungan buruh migran itu tidak betul-betul menjadi prioritas mereka. Harusnya agenda itu menjadi prioritas kebijakan nasional dalam rangka perlindungan warga negara.

Sementara untuk caleg, jarang sekali ada dari mereka yang punya background tentang perburuhan sehingga sulit untuk mengharapkan mereka punya agenda tentang perlindungan buruh migran. Mantan atau yang sudah pernah duduk di DPR itu tidak ada yang kelihatan punya rekam jejak untuk melindungi TKI.

INA.2014: Sama sekali tidak ada?

AH: Ada. Satu oranglah. Okky Asokawati. Tapi masalahnya, orang seperti dia tidak ditempatkan di komisi yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi kemudian tidak terkoneksi dengan konstituennya di luar negeri. Ditambah lagi, tidak ada reses ke luar negeri.

INA.2014: Kalau partai politik, apakah ada yang memiliki agenda khusus untuk buruh migran?

AH: Hampir enggak ada. Tapi partai yang relatif punya keberpihakan itu PDI-P. Berbagai kebijakan atau keputusan yang dibangun di fraksi pusat atau daerah mereka itu secara kelembagaan memperjuangkan dan mendukung perlindungan TKI.

INA.2014: Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk pemerintah periode 2014-2019 nanti?

AH: Seharusnya ratifikasi kemarin itu menjadi pintu masuk. Saya berharap, presiden yang terpilih nanti punya komitmen dan keberpihakan pada kelompok-kelompok yang hingga hari ini tidak mendapatkan prioritas kebijakan yang berpihak pada mereka. Bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara. Dan negara wajib menjamin perlindungan bagi mereka.***

 

 

Subtitle: 
Anis Hidayah

Komentar