Get to Knows:
Get to Knows:

Survei dan Panggung Politik

INDONESIA2014 -

“How do politicians use polls? You might as well ask how politicians use air” (Michael Barone, 1997)

Tanggal 3 Februari lalu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang pandangan publik mengenai kinerja pemerintah dan tingkat elektabilitas partai. Hasil survei itu menunjuk satu fakta menarik. Di satu sisi, lebih dari 56% masyarakat Indonesia menilai positif kinerja pemerintah. Di sisi lain, elektabilitas partai pemerintah, Partai Demokrat, terjun bebas ke posisi 8,3%.

Fakta ini adalah anomali. Seharusnya, penilaian positif atas kinerja pemerintah berpengaruh pada peningkatan elektabilitas partai pemerintah. Mengapa demikian? Survei itu menunjuk pada persepsi negatif masyarakat terhadap Partai Demokrat sebagai penyebab anomali. Persepsi negatif itu terkait dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai tersebut.

Para petinggi Partai Demokrat langsung bereaksi. Ketua Umum partai dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas penurunan elektabilitas partai. Timbul kisruh internal di tubuh partai. Ketua Majelis Tinggi partai yang juga adalah Presiden RI, turun tangan. Kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat ia lucuti. Akhirnya, Ketua Umum, Anas Urbaningrum, menyatakan berhenti dan melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum. Publik, terutama media massa, menghubungkan hasil survei SMRC dengan turunnya Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Adakah kaitan langsung antara survei dengan peristiwa-peristiwa politik? Dapatkah kita mengatakan bahwa Anas Urbaningrum berhenti dari Ketua Umum Partai Demokrat karena hasil survei SMRC? Bagaimanakah kaitan survei dengan dunia politik dan kebijakan secara umum?

Sejumlah Kasus

Pengaruh opini publik adalah niscaya dalam demokrasi. Opini publik dapat memberikan gambaran secara umum apa yang dikehendaki masyarakat. Dengan memperhatikan opini publik, para pengambil kebijakan, para politisi, melakukan tugasnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

Survei opini publik adalah salah satu cara tercepat, relatif murah, namun akurat untuk mengetahui kecenderungan pendapat publik. Banyaknya isu-isu kebijakan publik juga mengharuskan para pengambil kebijakan untuk mengikuti pendapat publik secara terus-menerus. Survei opini publik memungkinkan tersedianya informasi tersebut bagi para pengambil kebijakan dan politisi.

Tidak berlebihan kalau Michael Barone, seorang pelaku survei opini publik terkenal di Amerika Serikat, mengatakan bahwa polling atau survei opini publik adalah udara bagi para politisi untuk bernafas, seperti kutipan di awal tulisan ini. Di era politik modern sekarang, semua politisi menggunakan hasil survei opini publik untuk mendukung berbagai tindakan politik dan/atau kebijakan publik yang mereka ambil.

Survei memberi para pemimpin politik modal dalam upaya mereka mempromosikan kebijakan. Sebaliknya survei juga dapat menjadi masalah dan hambatan bagi para politisi dalam menjalankan agenda-agenda yang mereka perjuangkan. Pemimpin yang dapat mendukung pernyataan-pernyataan mereka dengan survei lebih mudah melaju dibanding yang tidak. Pemberitaan media massa atas inisiatif kebijakan yang populer juga berbeda dengan kebijakan yang kurang memperoleh dukungan publik.

Di Amerika Serikat, melalui survei, masyarakat atau publik adalah pemain penting dalam masalah-masalah nasional, terutama dalam tiga dasawarsa terakhir. Demikian pula dengan Inggris dan negara-negara demokrasi mapan lainnya. Hampir tidak mungkin menemukan inisiatif kebijakan nasional di mana survei opini publik tidak menjadi bagian penting. Di dalam buku The Politics of News (1998), Kathleen Frankovich menulis: “polling kini makin penting dan dibutuhkan dalam pembuatan dan penyajian berita, sampai-sampai signifkansinya mengaburkan fakta atau fenomena yang seharusnya diukur.”

Sejumlah peristiwa politik penting dan besar terkait langsung dengan survei atau polling. Andrew Kohut (2009), Presiden Pew Research Center, lembaga polling dan survei terkenal di Amerika, memberikan ilustrasi sejumlah peristiwa politik berikut untuk menggambarkan pentingnya kaitan antara survei opini publik dan politik.

Pertama, dalam masa kepresidenan Ronald Reagan, salah satu tantangan besarnya adalah menghadapi gerakan kiri di Nikaragua. Dengan tingkat penerimaan masyarakat (approval rating) 63% di tahun 1986, Reagan adalah presiden yang sangat populer dan mudah mendapat dukungan publik dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Namun, kasus perang Vietnam di era 1970-an rupanya masih membekaskan trauma. Kebijakan garis keras Reagan terhadap Nikaragua tidak mendapat dukungan publik. Survei menunjukkan hanya 34% masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Karena menghitung penolakan masyarakat ini, Reagan merencanakan dan menjalankan kebijakannya secara rahasia. Belakangan, ketika masalah ini muncul ke publik, Reagan malah ditimpa masalah Iran-kontra yang terkenal itu. Skandal Iran-kontra ini hampir saja menghancurkan kepresidenan Ronald Reagan.

Kasus kedua, ketika Saddam Hussein menduduki Kuwait di bulan Agustus 1990, Presiden George HW Bush bermaksud menggunakan kekuatan militer untuk melindungi Kuwait dan kepentingan Amerika di kawasan. Namun pendapat publik terbelah antara yang mendukung dan menolak. Hanya 48% publik yang setuju dengan kebijakan tersebut. Sang Presiden memutuskan untuk menaikkan dukungan publik terlebih dahulu. Ia berusaha keras memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB agar membuat resolusi yang mengultimatum Irak dengan deadline penarikan pasukan. Ia juga mengusahakan dukungan Kongres Amerika Serikat untuk penggunaan kekuatan militer atas pendudukan Irak di Kuwait. Upaya-upaya ini terus memperoleh pemberitaan yang luas dari media masa. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga survei seperti Gallup/USA Today dan ABC/Washington Post melakukan penelusuran (tracking) perubahan pendapat publik. Hasilnya menunjukkan adanya transformasi pendapat publik dari 48% dukungan pada awal Januari 1991 menjadi 58% dukungan di pertengahan Januari 1991. Dengan tingkat dukungan publik yang mayoritas  ini, Bush dengan percaya diri menggunakan kekuatan militer untuk mengusir Saddam Hussein dari Kuwait.

Upaya pemakzulan Bill Clinton dari kepresidenan Amerika adalah contoh lain pentingnya opini publik. Menurut survei Pew Research Center, pada pertengahan Januari 1998, tingkat approval rating Presiden Clinton adalah 61%. Skandal seks sang presiden dengan Monica Lewinsky kemudian mengemuka dan mendapat pemberitaan besar-besaran. Dua minggu kemudian, alih-alih menurun, tingkat penerimaan publik atas kinerja presiden justru naik menjadi 71%. Para analis menyatakan bahwa hal ini menunjukkan kemarahan publik atas penilaian sepihak Kongres dan media massa terhadap skandal Bill Clinton. Menyadari dukungan publik yang tinggi, media massa dan Kongres, terutama para politisi dan komentator politik kubu Demokrat, ramai-ramai kembali menjadi pendukung sang presiden. Hasilnya seperti yang kita tahu, pemakzulan Bill Clinton tak mendapat dukungan suara yang cukup di Kongress. Sang presiden diselamatkan oleh opini publik yang diperoleh melalui proses survei.

Ada banyak peristiwa besar lain yang dapat menunjukkan betapa terkaitnya survei dengan peristiwa-peristiwa politik. Kesadaran para politisi dan masyarakat atas pentingnya survei opini publik sudah ada sejak lama. Necker, seorang menteri keuangan Perancis di era 1780-an menyatakan: “Hanya orang bodoh, teoritikus murni, atau amatir, yang tidak mampu melihat pentingnya opini publik dan mengambilnya sebagai bahan pertimbangan” (Baines, P.; Worcester, R. and Mortimore, R. 2007). Hal ini ditopang oleh kecenderungan media massa untuk terus menerus memberitakan hasil-hasil survei opini publik. Gambar berikut dapat menggambarkan betapa survei opini publik makin mendapat tempat yang penting dalam media massa (Kohut, 2009).      

Kredibilitas

Adakah kriteria agar survei memiliki pengaruh terhadap panggung politik? Kriteria paling pokok adalah kemampuannya memotret secara akurat opini publik. Apa yang dihasilkan survei sebagai opini publik dapat mewakili keadaan publik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, soal kredibilitas adalah soal yang penting dan pokok. Hanya survei yang kredibel yang akan terpakai oleh para pengambil kebijakan dan politisi.

Survei opini publik yang dimaksudkan sebagai konsumsi publik haruslah bersifat obyektif dan netral.  Secara teoritis, menurut Worcester (1981), peranan polling, survei, dan taksiran atas pendapat publik bukanlah mengadvokasi kebijakan atau tema atau subyek tertentu. Survei adalah penyedia informasi obyektif sekaligus subyektif yang diperoleh secara sistematis dan obyektif pula, dianalisa dengan kepala dingin, serta disampaikan kepada publik secara merata.

Maka, apabila dilaksanakan secara benar (proper), survei atau polling pendapat publik adalah komponen fundamental bagi demokrasi (Baines, et. al., 2007). Survei memungkinkan para pengambil kebijakan mengetahui apa yang sedang berkembang dan dikehendaki masyarakat. Ini memungkinkan kebijakan yang diambil memiliki sasaran yang tepat dengan dampak yang efektif.

Survei yang benar pertama-tama harus menggunakan sampel yang secara saintifik representatif. Artinya, pihak-pihak yang dijadikan responden survei harus dapat menggambarkan atau mewakili kenyataan dari seluruh populasi. Kalau misalnya populasi terdiri atas 50% perempuan dan 50% laki-laki, maka sampel juga harus terdiri atas 50% perempuan dan 50% laki-laki. Demikian juga dengan aspek lain seperti kelas sosial ekonomi, agama, usia, dan seterusnya. Sampel yang tidak representatif mengakibatkan kesimpulan yang tidak dapat diterapkan ke seluruh populasi. Juga, sampel yang tidak representatif sangat potensial menimbulkan bias atas kesimpulan yang diperoleh.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei juga memegang peranan penting. Makna pertanyaan tidak boleh ganda atau ambigu. Responden haruslah memaknai pertanyaan sama dengan yang dimaknai penanya. Pertanyaan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pertanyaan juga tidak boleh bersifat tendensius sehingga mengarahkan jawaban responden kepada arah tertentu. Seringkali survei juga harus mempertimbangkan aspek kultural. Dalam masyarakat tertentu, terutama di negara berkembang, ada banyak pertanyaan yang secara kultural tidak tepat. Bila tetap ditanyakan, kemungkinan akan mendapat penolakan dari responden.

Isu atau topik yang ditanyakan kepada masyarakat haruslah isu yang memang berkaitan dengan publik.  Isu-isu mengenai ekonomi seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kinerja presiden dan pemerintah, kinerja lembaga-lembaga pemerintahan, pemilihan umum dan lain-lain adalah isu-isu yang penting bagi publik, baik secara normatif maupun secara praktis. Survei yang mengangkat masalah-masalah tersebut tidak saja akan mendapat sambutan dari publik tapi juga dapat memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan politisi.

Kredibilitas survei juga biasanya tampil dalam bentuk keakuratannya dalam memprediksi hasil-hasil pemilu. Baik di Amerika maupun Eropa, survei opini publik telah terbukti selama ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Tingkat kesalahan atau deviasi yang terjadi biasanya hanya berkisar di angka 1-2 persen. Tingkat akurasi inilah yang antara lain memberikan kredibilitas dan nama besar kepada lembaga survei seperti Gallup di Amerika Serikat. Data berikut menunjukkan tingkat akurasi Gallup dalam memprediksi hasil pemilu presiden Amerika Serikat (Sabato and O’Connor, 2000).

Data di grafik tersebut menunjukkan bahwa Gallup secara konsisten menunjukkan tingkat akurasi yang hampir identik dengan hasil pemilu presiden yang sebenarnya. Dalam Pemilu Presiden Amerika tahun 2000, 2004, dan 2008, prediksi survei Gallup tetap akurat dengan tingkat kesalahan di kisaran 1-2 persen. Salah satu kekuatan Gallup adalah pada model (representasi dari karakteristik pemilih, di dalamnya sampel menjadi komponen terpenting) yang mampu menggambarkan secara akurat karakteristik pemilih yang sebenarnya.

Namun, dalam tahun 2012, Gallup salah memprediksi hasil pemilu presiden. Gallup memperkirakan Romney memenangi popular vote 50% berbanding 49% untuk Obama. Hasil sebenarnya adalah 51% untuk Obama dan 47% untuk Romney. Kesalahan ini sebetulnya masih bisa difahami karena memang pertarungan kedua kandidat sangat ketat. Selain itu, tingkat kesalahan itu secara statistik masih berada dalam margin of error (+/- 3%). Sekalipun demikian, Gallup tetap melakukan analisis menyeluruh atas metode dan model survei mereka untuk menemukan di mana sebenarnya problemnya sehingga prediksi mereka memiliki akurasi yang agak melenceng.

Survei juga memiliki kredibilitas yang tinggi di negara-negara Eropa. Di Inggris misalnya, data menunjukkan bahwa kemampuan untuk memprediksi hasil pemilu cukup tinggi dengan tingkat kesalahan rata-rata juga 1-2 persen saja. Data dari Baines (et. al) berikut menunjukkan rekam jejak survei di Inggris.

Accuracy of the Polls 1945-2005

Seperti terlihat dalam data di atas, tingkat kesalahan untuk besaran suara yang diperoleh partai-partai dalam pemilu ada di kisaran 1-2 persen. Suatu tingkat akurasi yang sebenarnya sangat tinggi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Meski survei politik masih tergolong fenomena baru dalam satu dekade terakhir, lembaga-lembaga survei yang kredibel di Indonesia, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), telah menunjukkan kemampuan dalam memperkirakan hasil-hasil pemilu yang cukup akurat. Survei-survei LSI sepanjang 2004-2009 misalnya, mampu menunjukkan dengan tepat tren naiknya suara Partai Demokrat dan posisi perolehan suara partai-partai peserta pemilu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Data berikut adalah contoh kemampuan LSI dalam memprediksi hasil pemilu legislatif.

Tanggapan Publik

Bagaimanapun baiknya survei, untuk mempengaruhi publik, survei harus mendapatkan tanggapan dari publik itu sendiri, terutama dari para pengambil keputusan dan politisi. Umumnya, seperti ditunjukkan dalam sejumlah kasus di atas, termasuk dalam kasus survei SMRC, para pengambil kebijakan dan politisi akan bereaksi menanggapi hasil survei yang dianggap kredibel. Artinya, hasil survei dijadikan masukan bahkan pijakan dalam mempromosikan kebijakan ataupun melawan tren politik tertentu. Dengan kata lain publik memberikan reaksi positif atas hasil survei yang kredibel.

Namun, survei tidak selalu dijadikan sebagai bahan masukan oleh pengambil kebijakan atau politisi atau kelompok yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ada kelompok berpengaruh dalam masyarakat yang dengan kekuatan yang dimilikinya dapat mengabaikan apapun hasil survei.

Contoh paling nyata adalah kelompok National Rifle Association (NRA) di Amerika Serikat. Kelompok ini mengusung isu hak kepemilikan senjata. Didukung oleh para pengusaha pembuat/pabrik senjata, kelompok ini sangat berpengaruh dalam pembuatan undang-undang maupun kebijakan pemerintah terkait dengan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat.

Sejak lama, berbagai survei opini publik di Amerika dengan gamblang menunjukkan keinginan mayoritas masyarakat akan adanya aturan yang lebih ketat atas kepemilikan senjata api. Kasus penembakan sejumlah murid Sekolah Dasar di Newton, Connecticut baru-baru ini menambah daftar panjang korban senjata api. Opini publik juga makin mendukung pengetatan pengaturan senjata api. Namun kekuatan opini publik ini bukanlah tandingan kekuatan lobi NRA. Organisasi ini dapat memobilisasi dukungan suara di Kongres melalui anggota-anggota DPR dan Senat yang telah mereka bantu dalam proses pencalonan mereka. Hasilnya, aturan pengetatan kepemilikan senjata api selalu terganjal di Kongres (legislatif).

Secara umum, kelompok kepentingan bisnis, atau yang menguasai sumber-sumber keuangan biasanya memiliki kemampuan untuk mengabaikan opini publik. Yang mereka lakukan adalah melobi para pengambil kebijakan terutama di legislatif. Oposisi publik terhadap perdagangan bebas misalnya, selalu terganjal lobi-lobi efektif dari para pengusaha dan pemilik modal. Sementara kelompok lain seperti kelompok buruh, meski didukung oleh opini publik, lebih sering mengalami kekalahan akibat kekuatan lobi yang dimiliki kelompok pengontrol sumber-sumber keuangan. Alhasil, survei opini publik, dalam konteks ini dapat saja menjadi terabaikan.

Survei dan Manipulasi

Tentu ada banyak pihak yang melakukan survei bukan untuk memberi informasi atau mengedukasi publik. Ada banyak survei yang dilakukan secara bias. Survei seperti ini biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat mendukung suatu kepentingan atau suatu kebijakan. Dalam survei pra-pemilu, survei juga sering dimanipulasi untuk menaikkan citra kandidat seolah-olah posisinya lebih tinggi dari kandidat lain padahal kenyataannya tidak.

Banyak cara bisa dilakukan untuk menghasilkan survei yang manipulatif. Biasanya yang dimainkan adalah sampel (sampel yang tidak representatif), jenis pertanyaan dan cara bertanya, metode wawancara (melalui telpon atau langsung), dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya akan menggunakan hasil-hasil survei seperti ini sebagai pijakan. Kesannya mereka memiliki data pendukung yang valid yang berbasis kepentingan atau suara publik.

Cara terbaik untuk menilai apakah sebuah survei abal-abal atau tidak adalah dengan melakukan audit atas metodologinya. Apakah sampel yang diambil memang representatif? Apakah pertanyaan yang diajukan juga valid, tidak bermakna ganda? Apakah pertanyaan itu disusun secara tendensius untuk menggiring jawaban responden? Apakah pengambil data di lapangan benar-benar pergi menemui dan menanyai responden? Apakah kerangka analisis untuk menafsirkan hasil survei sudah tepat dan benar? Ringkasnya, ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan secara metodologis untuk menguji apakah sebuah survei bersifat manipulatif atau tidak.

Namun, hanya para ahli survei dan statistik yang bisa melakukan audit metodologis terhadap survei. Bagaimana dengan publik yang tidak memiliki cukup keahlian untuk melakukannya? Bila demikian, nasehat dari Sabato dan O’Connor (2000) dapat dipakai oleh publik. Pertama, jangan percayai survei yang tidak mengumumkan atau memberitahu tiga hal: bentuk dan pilihan kata dalam pertanyaan survei, cara penarikan sampel, dan bagaimana para responden dihubungi atau ditanyai. Kedua, lembaga survei yang kredibel selalu memberitahu berapa jumlah responden mereka (besaran N) dan berapa tingkat kesalahan statistiknya (margin of error). Bila hal-hal ini tidak disampaikan atau terkesan disembunyikan oleh lembaga survei, sebaiknya jangan percayai saja hasilnya.

       

       

        

Komentar

Threesome