Get to Knows:
Get to Knows:

“Politik itu Pilihan Profesi dan Karier yang Menarik”

INDONESIA2014 - Tak terlalu banyak kalangan intelektual dan aktivis maupun anak-anak muda yang tertarik masuk ke ranah politik praktis. Wajah buruk partai beserta para politisinya mereka hindari agar tak terkontaminasi. Mereka lebih memilih bergiat di luar kekuasaan. Kendati dengan sadar mereka akui bahwa kekuatan mereka terbatas.

Dengan keinsafan akan hal itu, Ulil Abshar Abdalla merasa tertantang untuk masuk Partai Demokrat di penghujung 2010. Ia mafhum bahwa bergerak di luar arena politik praktis hanya bisa dilakukan untuk pressure, advokasi, dan memengaruhi opini publik, tapi tidak bisa ikut membuat kebijakan, regulating, dan perencanaan anggaran negara untuk kemaslahatan rakyat. Mau tak mau ia akhirnya memutuskan untuk masuk gelanggang politik.

Bagi Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat ini, terjun ke partai politik itu seperti masuk hutan yang penuh dengan konstelasi kepentingan dan kekuasaan. Tidak mudah. Setelah beberapa tahun masuk ke ranah politik praktis, ia mengakui bahwa dirinya dan teman-teman seperjuangnnya dari kalangan intelektual, aktivis, dan anak muda belum dapat berbuat banyak untuk memengaruhi kebijakan politik partai. Belum ada perubahan yang signifikan.

Kendati demikian, ia tetap optimis ke depannya, jika kian banyak anak muda dari berbagai latar belakang masuk ranah politik, mulai intelektual, aktivis, ahli teknologi informasi, seni, musik, dan sebagainya, mereka bisa memberikan darah segar. Apalagi anak muda yang terdidik juga makin banyak. Ditambah fakta demografi jumlah anak muda di Indonesia cukup tinggi.

Partai bukan hanya harus membuka diri bagi masuknya kalangan ini bila tak ingin cepat-cepat ditinggalkan pemilih, tapi juga memberikan ruang kebebasan bagi mereka untuk mengelaborasi ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan begitu, lambat-laun mereka akan mewarnai perpolitikan Indonesia.

Jika tidak, partai bukan hanya akan diisi oleh politisi pemain lama yang berkinerja buruk, tapi juga berdampak serius bagi pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Buntutnya, masyarakat tak lagi percaya pada politik dan segala hal yang terkait dengannya. Rakyat akan menjadi kian apatis.

Survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada akhir Juli 2013 lalu yang bertajuk “Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik,” misalnya, menyebutkan bahwa hanya 28 persen masyarakat yang tertarik atau sangat tertarik dengan politik. Mereka yang tak tertarik dengan politik jauh lebih besar mencapai 67 persen. Sisanya, 5 persen tak menjawab. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah stabil demokrasinya, political interest warganya berkisar 50 persen. Ini tentu saja mencemaskan.

Untuk itu, Ulil berharap ke depannya terjun ke ranah politik praktis itu menjadi semacam profesi seperti halnya dokter, dosen, peneliti, wartawan, atau pebisnis. Kalau politisi sudah menjadi profesi, maka harus ada keahlian khusus dan kode etik bagi yang ingin masuk politik. Sehingga nantinya ada proses profesionalisasi politik. Politik makin asyik karena yang terjun di situ adalah orang-orang kompeten. Para politisi akan mendapatkan reward and punishment berdasarkan kompetensinya. Dengan begitu, Ulil berharap, terjun ke politik itu opsi profesi dan karier yang menarik, khususnya bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. 

Ulil lahir dan besar di tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum masuk partai, menantu Kiai Mustafa Bisri masyhur sebagai intelektual dan aktivis. Terakhir, saat Muktamar Nahdlatul NU ke-32, pada awal 2010, Ulil untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU sebagai upayanya untuk mendorong regenerasi kepemimpinan NU kepada kaum muda. Namun usahanya gagal.

Kepada Joaquim Rohi dan Leonardus Wisnu dari Indonesia 2014, Selasa, 4 Maret 2014, di kantor Freedom Institute, Jakarta, Ulil menceritakan berbagai pengalamannya sebagai kader Demokrat dan harapannya bagi perpolitikan Indonesia ke depan. Berikut wawancara lengkapnya:

INA.2014: Anda dikenal sebagai intelektual muslim dan aktivis sosial. Sejak 2010 Anda menjadi politisi dan bergabung di Partai Demokrat. Ada alasan khusus?

UAA: Alasannya klasik dan konvensional. Ingin menyumbangkan sesuatu dari segi ide dan gagasan. Untuk partai, untuk politik, dan untuk Indonesia.

INA.2014: Bukankah sebelum bergabung dengan partai politik, Anda sudah menyumbangkan sesuatu untuk Indonesia?

UAA: Iya, tapi partai politik itu ujung tombak dalam demokrasi yang terbuka. Menurut saya, partai politik adalah alat yang menarik untuk digunakan, terutama bagi orang-orang yang memunyai gagasan. Partai politik itu menarik untuk kaum intelektual. Karena kaum intelektual itu orang yang bekerja dengan gagasan, ide, dan fantasi-fantasi utopia. Nah, pada satu titik para intelektual itu akan bertanya: gagasan dan idenya itu mau diapakan kalau tidak ada alat yang bisa mewujudkannya. Mau tidak mau pendekatannya adalah kekuatan atau kekuasaan. Power makes the ideas possible. (tertawa)

INA.2014: Anda merasa ide dan gagasan Anda tak mungkin dapat direalisasikan jika di luar ranah politik praktis?

UAA: Kalau bergerak di luar arena politik praktis, gerakan kita berupa hanya pressure, advokasi, dan memengaruhi opini publik. Tapi ketika ingin masuk ke ranah pembuatan kebijakan, budgeting, dan regulating, maka mau tak mau kita harus masuk politik praktis. Tidak bisa tidak! Meskipun dengan begitu, tidak lantas menjadi mudah juga merealisasikannya. Itu kan hanya alasan idealistik saja untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia.

INA.2014: Jadi, berjuang di dalam tubuh partai memang tak mudah, ya? 

UAA: Masuk partai politik itu seperti masuk hutan yang penuh dengan konstelasi kepentingan, kekuasaan, dan segala macam. Tidak mudah. Tapi saya merasa sejauh ini asyik saja. Bahkan saya ingin mengatakan kepada generasi muda bahwa terjun ke politik itu opsi karier yang menarik. Saya ingin pelan-pelan ke depannya masuk ke politik itu menjadi semacam profesi. Seperti halnya wartawan, dokter, dosen, peneliti, pedagang, dan profesi lainnya. 

Kalau politisi sudah menjadi profesi, maka harus ada keahlian khusus dan kode etik bagi yang ingin masuk politik. Code of conduct itu harus ditaati seorang politisi. Sehingga nantinya lama-kelamaan ada proses profesionalisasi politik. Politik makin asyik karena yang terjun di situ adalah orang-orang yang kompeten. Para politisi akan mendapatkan remunerasi berdasarkan kompetensinya dan mereka juga akan belajar serius di situ. Sebab jika tidak, ia akan tersingkir.


INA.2014: Di Indonesia saat ini, kondisi partai seperti apa?

UAA: Seperti yang saya gambarkan tadi, masuk politik atau menjadi politisi belum menjadi profesi. Politik masih menjadi semacam arena perjudian dengan menggunakan uang dan hal-hal lain yang, menurut saya, belum ideal. Kalau orang-orang yang kompeten, anak-anak muda dari usia 25 sampai 30 tahun, paling tua 40 tahun, masuk politik dan mereka datang dari berbagai latar belakang pasti politik bakal asyik banget. Tapi saat ini sepertinya utopia, ya. (tertawa)

INA.2014: Kira-kira negara mana yang bisa menjadi contoh untuk hal ini?

UAA: Amerika Serikat. Di sana masuk politik sudah jadi profesi. Orang yang masuk di situ membangun kariernya serius sekali. Pendanaannya juga transparan sehingga bisa dikontrol publik. Pendidikan politiknya berjalan. Mereka juga punya tradisi politik yang solid dan kokoh. Orang-orang yang terjun politik di sana berasal dari latar belakang yang beragam, bukan mediocre. Mereka orang-orang yang sangat kompeten. Di antara mereka ada seorang ilmuwan politik, fisikawan, pebisnis, dan sebagainya.

Karena itu, saya ingin mengatakan kepada anak muda Indonesia, politik itu salah satu pilihan profesi yang menarik. Sama dengan profesi-profesi lain yang tidak perlu dibebani dengan sesuatu yang utopianistik. Pada dasarnya dalam politik yang dibutuhkan adalah skill, yang karena itu, mereka harus belajar di situ. Bergulat kiri-kanan. Mengelola konflik. Dunia politik adalah dunia riil sehari-hari.

INA.2014: Apa penyebab politik di Indonesia kini masih jauh dari yang Anda gambarkan tadi? Yang bermasalah partai atau sistemnya?

UAA: Partainya. Menurut saya, partai politik di Indonesia buruk sekali. Proses rekrutmen dan kemampuan partai berkomunikasi dengan konstituen masih buruk. Indikator praktik berpartai di sebuah negara itu bagus atau tidaknya bisa dilihat dari identitas partainya. Apakah warga negara punya keterikatan dengan partai. Di Indonesia masih rendah sekali dalam soal itu.

INA.2014: Itu yang membedakan partai di Indonesia dengan AS? Di sana partai lebih jelas garis dan arah perjuangannya?

UAA: Betul. Di sini partai masih belum terhubung dengan konstituennya. Dari sisi gagasan juga partai tidak kreatif. Kalau saja yang masuk partai itu anak-anak muda yang menekuni dunianya seperti tekonologi informasi, kesenian, musik, atau gerakan sosial, mereka akan sangat kreatif sekali. Mereka bisa berinovasi dengan hal-hal baru.

Kalau anak-anak muda itu masuk politik, dan partai memberikan ruang kebebasan kepada mereka untuk bermanuver dengan ide-ide mereka yang kreatif, saya kira, bakal asyik sekali. Misalnya, partai punya ide untuk menyejahterkan rakyat atau pro-petani. Pertanyaannya, bagaimana partai bisa menerjemahkan gagasan itu dalam bahasa yang fun, menarik, dan nyambung bagi banyak orang. Untuk menerjemahkan itu dibutuhkan anak-anak muda. Dan mereka jauh lebih baik dari kita yang jauh lebih tua.

Saya sendiri memang belum bisa mewujudkan hal ini ke partai saya sendiri. Tapi dalam jangka panjang, saya ingin itu terjadi.

INA.2014: Sejauh ini, anak-anak muda yang masuk politik, apakah sudah berhasil mengubah wajah partai? Jangan-jangan mereka malah terbawa arus...

UAA: Belum. Mereka belum membuat perubahan berarti dalam partai. Saya pun belum bisa. Mungkin karena belum bekerja keras. Tapi saya senang karena belakangan ini partai-partai kita diisi anak-anak muda. Memang ada anak muda yang tersangkut korupsi. Kita harus akui itu. Tapi itu gejala temporer saja. Saya yakin gejala itu lama-lama akan hilang. Apalagi secara demografi jumlah anak-anak muda kita yang kisarannya 25 sampai 30 tahun itu tinggi sekali. Nah, kalau mereka kian banyak masuk politik, makin bagus partai kita. Mereka bisa memberikan darah segar. Pelan-pelan mereka akan mewarnai.

Saat ini peran mereka sudah terlihat di beberapa partai. Di PKB, misalnya. Atau PKS yang wajahnya memang anak muda. Atau PDIP, meski belum terlalu terlihat. Partai-partai yang terlalu didominasi oleh pendiri dan para seniornya memang agak susah memberikan ruang kepada anak muda.

INA.2014: Apa syarat agar partai bisa menjadi magnet bagi orang-orang muda untuk mau masuk politik?

UAA: Partai harus menarik buat anak-anak muda. Bahasanya harus bahasa anak muda yang fun dan cool. Intinya, partai harus menggunakan bahasa, idiom kultural, dan terminologi mereka. Bagaimana partai bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda jika partai sendiri tidak mengenal mereka? Partai juga, misalnya, harus mengubah model kampanye mereka. Apalagi medium-medium yang umum digunakan anak-anak muda seperti media sosial belum digarap maksimal semua partai.

Menurut saya, cara sederhana menarik anak muda ialah dengan mengajak mereka sebagai sukarelawan atau volunter. Tapi syaratnya partai harus menarik dulu dan punya ide yang bisa membuat anak muda tergerak dan ‘berjuang’ untuk partai tanpa harus dibayar, seperti menyebarkan pamflet, stiker, dan lain-lain. Itu, misalnya, sudah dilakukan PKS yang memang dikenal lihai menarik para volunter. Partai-partai lain juga harus membangun volunter. Partai politik itu harus punya banyak volunter. Tapi terus terang, saya belum bisa melakukan itu di Demokrat.

Selain itu, anak muda yang terdidik juga makin banyak. Karena itu, partai politik juga harus memperhitungkan mereka.


INA.2014: Selain PKS, partai apa lagi yang sukses menjaring volunteer?

UAA: PDIP juga punya jaringan volunteer yang cukup banyak. Itu bisa dilihat saat pencalonan Joko Widodo dalam Pemilukada DKI Jakarta. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa bila sosok atau partai tertentu itu menang bakal ada perubahan. Jadi, partai harus menemukan alasan agar anak-anak muda mau bergerak, meskipun mereka tidak dibayar.

Dalam banyak hal, anak-anak muda sangat mau menjadi volunteer, seperti saat terjadi banjir, saat kampanye sadar AIDS, atau saat kampanye save riding. Kalau kondisi partai politik seperti saat ini yang konvensional dan tidak menarik, anak muda juga tidak akan tertarik. Karena itu, fun dan cool jadi kata kunci partai politik agar bisa menarik anak muda.

INA.2014: Anda sendiri bergabung di Partai Demokrat atas keinginan sendiri untuk mengisi minimnya keterlibatan anak muda di politik atau karena ajakan seseorang?

UAA: Saya diajak Andi Mallarangeng. Jadi ceritanya, beberapa bulan sebelum Kongres Kedua Demokrat di Bandung, Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya gagasan untuk menyuntikkan darah baru partai dengan merekrut anak-anak muda. Bagi saya, ini adalah gagasan yang brilian. Ada sekitar 300 orang yang dipanggil ke Cikeas saat itu. Ada beberapa teman saya sendiri seperti Rachland Nasidik, Ikhsan Modjo, dan sejumlah pengusaha muda fresh graduate dari AS, dan lainnya.

Ketika itu SBY menawarkan kami untuk masuk Demokrat yang mau menggelar kongres. Menurut saya, idenya menarik. Demokrat sadar bahwa sebagai partai baru ia butuh tenaga baru. Mereka kekurangan kader. Karena itu mereka rekrut orang-orang baru. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak mudah juga. Maksudnya, ketika anak-anak muda ini masuk partai, saya tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa berbuat banyak.

INA.2014: Pernah Anda diskusikan hal ini kepada kader muda lain di Demokrat?

UAA: Sering saya diskusikan dengan yang lain. Penjelasannya kompleks. Saya pun tidak bisa menerangkannya dengan jelas. Apa karena struktur lama terlalu kuat, atau anak-anak muda ini belum bisa bermanuver di dalam partai, atau SBY terlalu dominan, dan lainnya. Saya tidak tahu.

Intinya adalah, menurut saya, belum ada perubahan yang signifikan dari masuknya teman-teman muda ke dalam Demokrat untuk mengubah citra partai. Saya sendiri selalu bertanya-tanya, walaupun saya di dalam, kenapa wajah partai ke luar tampilannya diisi oleh orang model Ruhut Sitompul. Kenapa Rachland atau saya kurang diekspos media. Itu mungkin karena kami belum bekerja lebih keras lagi agar mendapat tempat di media.

INA.2014: Itu soal kerja lebih keras atau soal kedekatan dengan pimpinan partai?

UAA: Saya kurang tahu. Mungkin unsur itu ada, tapi teman-teman muda ini juga tidak terlalu jauh-jauh amat dengan elite dan pimpinan partai. Dalam praktiknya memang teman-teman muda ini belum bisa make different. Saya juga menyesalkan kenapa kami belum bisa berbuat banyak.

INA.2014: Banyak aktivis yang mengeluh dengan birokrasi partai yang lebih memberikan kesempatan bagi mereka yang punya 'gizi' berlebih ketimbang kader yang punya gagasan. Anda merasakan hal yang sama di Demokrat?

UAA: Memang kelemahan teman-teman muda ini adalah tidak punya logistik yang cukup. Itu harus diakui. Kami tidak memunyai basis finansial yang kuat untuk membangun fondasi yang kuat dalam kiprah politik.

INA.2014: Jadi, basis gagasan saja tak cukup untuk berkiprah di partai? 

UAA: Mestinya kelemahan di aspek logistik itu tidak mengurangi kesempatan kami berbuat sesuatu dan membikin perbedaan di situ. Seharusnya tidak. Kenapa itu bisa terjadi, penjelasannya macam-macam. Tapi faktnya itu memang sesuatu yang susah untuk diubah dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang realitas politik sulit untuk kami abaikan begitu saja.

Semua itu tidak boleh menjadi alasan bagi politisi muda untuk menyerah. Mereka harus berbuat lebih keras lagi. Saya masih optimis bisa. Kalaupun mungkin bukan oleh generasi saya, tapi oleh generasi setelah saya. Proses politik itu jangka panjang dan sifatnya gradual.

INA.2014: Dengan kenyataan itu mungkin wajar banyak anak muda enggan masuk partai?

UAA: Dalam politik itu ada kaidah yang berbunyi, Anda tidak bisa memperoleh sesuatu dalam politik secara gratis, tapi harus direbut. Tidak bisa Anda duduk-duduk saja lalu diberikan kesempatan. Harus ada perjuangan untuk merebutnya. Politik itu perebutan untuk kekuasaan. Di situlah seninya. Kadang-kadang darah baru ini belum pandai memainkan seni itu. Apalagi di masyarakat konsep memperebutkan kekuasaan itu dipandang negatif. Pandangan negatif itu tidak tepat.

Anda berdagang, misalnya, itu juga perebutan kekuasaan. Dengan merebut pangsa pasar, Anda mengendalikan pasar. Itu sebagai struggle to power juga. Dalam agama pun juga demikian. Itu artinya, perebutan kekuasaan itu terjadi di semua sektor kehidupan dan tidak boleh dipandang sebagai hal yang negatif. Pertanyaannya, kekuasaan itu untuk apa? Untuk hal yang baik atau buruk? Kekuasaan untuk kepentingan rakyat banyak atau hanya segelintir orang saja?

INA.2014: Mengerasnya faksionalisasi di tubuh Demokrat apakah juga mengganggu terwujudnya gagasan kader muda?

UAA: Iya, kadang-kadang itu juga membuat kami terkendala untuk mewujudkan gagasan. Meskipun banyak yang mengelak adanya faksi-faksi dalam tubuh Demokrat, tapi itu tetap ada. Itu juga terjadi di tiap partai. Sangat disayangkan jika gagasan terkendala hanya karena saya, misalnya, di kubu ini dan bukan kubu itu. Mestinya itu tidak harus menjadi halangan. Ditembus saja. Tapi itu memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kendala lainnya di Demokrat adalah dominannya orang-orang tertentu di tubuh partai, walau sebetulnya mereka tidak cukup bagus untuk menggerakkan partai.

INA.2014: Apakah mereka mau mendengar gagasan kader dari kalangan intelektual dan aktivis seperti Anda?

UAA: Mereka mendengarkan tapi tidak pernah mewujudkannya dalam satu program. Saya yakin inilah salah satu pokok masalah dalam tubuh Demokrat. Masalahnya, mereka tidak cukup kompeten untuk menggerakkan partai. Saya tidak akan sebut nama-nama mereka. Saya sendiri tidak ada masalah dengan dominasi orang-orang tertentu, asal mereka kapabel dan kompeten. Karena partai juga bisa bergerak dengan segelintir orang. Tidak perlu banyak orang. Di sisi lain, orang-orang yang kapabel tidak bisa bekerja dengan maksimal karena mereka tidak dominan.

INA.2014: Jadi, pintu memang dibuka buat darah segar, tapi saat di dalam mereka seperti terkunci dan tak bisa berbuat banyak…

UAA: Itu kami rasakan sejak awal. Kami tidak diberi ruang yang cukup. Soal lainnya ialah senioritas. Misalnya, jika ingin melakukan sesuatu, kami juga harus mempertimbangkan apakah itu akan menyinggung si A atau si B. Kondisi ini memang rumit untuk digambarkan, tapi pengaruhnya riil dalam peran kepartaian sehari-hari.

INA.2014: Apakah hal itu juga termasuk pada pemberian nomor urut buncit bagi para kader dari kelompok aktivis, intelektual atau kalangan muda lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif?

UAA: Soal ini juga sebenarnya mengecewakan banyak teman-teman. Karena ternyata di dalam partai itu tidak ada metode atau semacam scoring untuk menempatkan kader tertentu di nomor urut satu. Kami sadar basis penilaian itu tidak bisa terbuka sepenuhnya. Tapi harus ada penilaian yang objektif dan bisa diketahui oleh mereka yang ingin menjadi calon legislatif (caleg).

Selama ini, caleg petahana (incumbent) yang prestasinya tidak terlalu menonjol, tapi hanya karena dia incumbent pasti ditaruh di nomor urut pertama lagi. Padahal dia tidak berkiprah banyak di daerah pemilihannya (dapil). Pertanyaannya, kenapa harus ditaruh di posisi menguntungkan itu lagi? Dan menggeser caleg nomor urut satu ke nomor urut yang lebih rendah juga bisa menimbulkan huru-hara. Bahkan bisa geger.


INA.2014: Adakah upaya tertentu untuk memperbaiki itu? 

UAA: Saya tahu siapa saja anggota tim yang menyusun para caleg di Demokrat. Saya cukup kenal mereka. Saya juga tahu mereka sebenarnya ingin menaruh kader-kader yang bagus di nomor urut satu. Tapi memang ternyata tidak mudah.

Dalam beberapa kasus memang ada kader bagus yang cukup beruntung di nomor urut satu. Ikhsan Modjo, misalnya. Dia kader muda baru yang mendapat nomor urut satu di dapil Jawa Timur IV. Sebelumnya itu nomor urut M. Nazaruddin. Tapi karena Nazar ditahan karena tersangkut sejumlah kasus korupsi nomor urut ini kosong. Pernah juga diisi kader pergantian antarwaktu (PAW) yang tidak terlalu menonjol di daerah itu. Karena Ikhsan lebih punya nama dan kompeten, kader lain tidak ada yang mempermasalahkan itu.

Kasus Ikhsan itu sangat spesifik. Yang lain tidak begitu. Bahkan ada satu kader yang marah sekali ketika dia mau digeser nomor urutnya. Mungkin partai tidak mau ribut. Akhirnya ia tidak jadi digeser.

INA.2014: Anda sendiri nomor urut tujuh. Ada cerita khusus di balik itu?

UAA: Sistemnya begini, semua incumbent ditaruh di nomor urut satu. Terlepas dia berprestasi atau tidak. Kalau di satu dapil ada dua incumbent, maka mereka berada di nomor urut satu dan dua. Sekarang, ada Peraturan KPU yang menyatakan bahwa perempuan harus dimasukkan dalam daftar caleg semua partai. Komposisi mereka harus sepertiga dari caleg yang sudah ada. Para caleg perempuan itu harus ditaruh di nomor urut tiga, enam, dan sembilan.

Karena di dapil saya, ada dua incumbent, maka caleg perempuan ditaruh di nomor urut ketiga. Nah, caleg baru hanya punya slot di nomor urut empat. Umumnya kader-kader baru itu ditempatkan di nomor urut empat. Semula saya memang ditaruh di nomor urut empat. Saya sengaja minta diturunkan ke nomor urut tujuh agar mudah untuk kampanye. Karena Demokrat partai peserta Pemilu nomor urut tujuh. Dan tujuh itu kan nomor cantik (tertawa).

Jadi, sistemnya begitu. Memang tidak ideal. Saya kira ke depan, Demokrat harus punya sistem scoring dalam menentukan daftar caleg-nya agar lebih objektif dan bisa diukur. Misalnya, seberapa sering dia berkunjung ke dapil-nya sendiri. Bagaimana hubungan mereka dengan para Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Bagaimana kedekatan mereka dengan konstituen. Program apa yang sudah mereka perjuangkan di dapil itu. Dan masih banyak lagi lainnya. Dengan basis scoring yang lebih jelas dan diberikan poin di masing-masing item-nya, maka kader tidak akan kisruh. Ketika satu caleg digeser, partai tinggal tunjukkan raport caleg itu. Metode seperti ini sayangnya belum ada.

INA.2014: Ini gejala di Demokrat saja atau di semua partai?

UAA: Saya kira, hal yang sama juga terjadi di partai lain. Caleg nomor urut satu dan dua lebih sering ditentukan secara arbitrer atau sekenanya. Mungkin karena dia artis, popular, atau incumbent. Jadi, sama sekali tidak ada basis penilaian yang selektif. Dan itu sangat mengecewakan.

Demokrat mengklaim dirinya sebagai partai yang modern. Begitu yang selalu digaung-gaungkan Pak SBY. Sebagai partai modern harusnya ia bisa membangun sistem scoring itu. Saya tahu Pak SBY sangat serius membangun partai yang modern. Pak SBY, misalnya, mengirim Toto Riyanto yang sekarang Direktur Eksekutif DPP Demokrat, untuk magang di Partai Demokrat AS dan melihat langsung bagaimana proses Pemilu berlangsung di sana. Pulang dari AS, Toto diharapkan mampu memodernisasi Demokrat. Pada titik ini, Pak SBY serius sekali membangun Demokrat.

INA.2014: Hasilnya bagaimana?

UAA: Memang belum memuaskan. Tapi ada upaya SBY untuk mengajak kadernya untuk berjuang bersama agar bisa menjadi partai modern. Hal lain yang, saya kira, patut untuk diapresiasi untuk SBY adalah dia percaya betul dengan survei. Di partai lain, banyak ketua partai yang mengabaikan pentingnya survei. Menurut mereka survei itu tergantung siapa yang memesannya. Sikap itu tidak ada pada SBY.

SBY tentu saja memilih mana lembaga survei yang kredibel. Kalau lembaga survei itu kredibel, apa yang lembaga itu bilang, SBY akan percaya. Menurut saya, itu penting. Kalau pimpinan partai tak percaya survei, dia akan terkena delusi politik. Kita tahu, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang terkena delusi politik. Seolah-olah dia merasa banyak pendukungnya karena sering dielu-elukan. Padahal yang mengelu-elukan itu kadernya sendiri. Tapi pas ikut Pemilu, dia terkapar karena mengabaikan fakta.

Survei menjadi penting sebagai barometer yang bisa, misalnya, mengukur panas tubuh kita. Ukuran itu kemudian menjadi indikator kita untuk bertindak dengan tepat. Dalam kasus Anas Urbaningrum yang terlibat korupsi, misalnya, itu membuat elektabilitas Demokrat turun drastis dari 21 persen menjadi 7 persen. Saat itu, SBY sangat panik. Dari data survei itu, SBY bertindak tidak main-main. Ujungnya Anas mundur. Menurut saya, tindakan SBY tepat. Ada hal gawat dalam partai karena rating-nya terus turun, lalu dia merespon dengan tepat sekali.

SBY juga berpikir bagaimana elektabilitas Demokrat naik kembali. Lalu dia mengagas Konvensi Partai Demokrat. Menurut saya, itu ide brilian sekali. Banyak orang yang salut dengan ide itu. Namun, lagi-lagi, eksekusinya tidak selalu seperti yang SBY harapkan. Selalu begitu. Saya tidak mengerti kenapa selalu begitu. SBY punya ide bagus, tapi selalu kurang bagus pada pelaksanaannya. Ini mungkin yang perlu kami koreksi ke depan.

INA.2014: Anda sangat mengapresiasi kepeimimpinan SBY di partai. Tapi sebagai presiden, Anda pernah mengeririknya cukup keras melalui tulisan bertajuk “Eisenhower dan Sembilan Murid Hitam.” Kenapa?

UAA: Itu memang kritik tidak langsung saya kepada pemerintahan sekarang. Saya memang kurang puas dengan cara Pak SBY menangani masalah terkait kekerasan terhadap kelompok minoritas. Mestinya bisa lebih baik dalam menangani masalah ini kalau visinya clear.

Saya sudah berusaha menyampaikan. Tapi mungkin karena posisi politik saya tidak penting, saya belum bisa membuat perubahan yang signifikan. Terus terang saya katakan, penanganan dalam masalah ini masih sangat kurang. Dan itu membuat wajah Indonesia kurang bagus di dunia internasional.

INA.2014: Tapi bukankah SBY mendapat penghargaan untuk soal kebebasan beragama?

UAA: Ya, Pak SBY memang mendapat penghargan dari satu lembaga di New York, AS. Tapi saya tidak tahu apa pertimbangan lembaga itu.

INA.2014: Anda mendapat teguran dari DPP atau dari SBY langsung karena tulisan itu?

UAA: Tidak. Saya menulis sebagai opini pribadi. Bahkan sebetulnya banyak teman-teman Demokrat yang senang dengan tulisan saya itu.

INA.2014: Sebenarnya apa alasan utama Anda menulis artikel itu?

UAA: Salah satu alasan kenapa saya masuk partai politik adalah karena saya punya semangat dan perhatian yang besar terhadap isu-isu kaum minoritas. Dan saya memang agak kurang sabar melihat apa yang terjadi, terutama sepanjang 2011 sampai 2012. Tahun-tahun yang sangat menyedihkan terkait hak-hak kaum minoritas. Pada tahun-tahun itu muncul berbagai kasus seperti kasus pembunuhan kaum minoritas di Cikeusik, penutupan gereja GKI Yasmin serta Gereja Philadelpia, dan kasus sejenis lainnya. Di sisi lain juga ada masalah Front Pembela Islam (FPI). Saya kira, saat itu harusnya ada keinginan kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

Pak SBY memang sudah melontarkan pernyataan yang keras bagi para kelompok pembuat onar saat Perayaan Hari Pers Nasional di Kupang pada 2011. Tapi tindaklanjutnya tidak ada. Karena itu saya berharap, pemerintahan mendatang bisa memperbaiki hak-hak kaum minoritas.

Bagi saya, akan keren sekali kalau Indonesia berhasil mengombinasikan tiga hal. Yaitu, pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan ekonomi, dan kebebasan. Khususnya kebebasan berkeyakinan. Kalau Anda baca AD/ART Demokrat, tiga hal tadi menjadi goals yang juga ingin Partai Demokrat capai: kesejahteraan, keamanan, dan demokrasi atau kebebasan. Tiga hal ini diterakan secara eksplisit. Saya senang sekali waktu membaca hal itu.

Saat ini, demokrasi atau kebebasan sebenarnya sudah terasa baik. Tapi untuk urusan hak-hak minoritas kita masih terseok-seok. Masih kurang bagus penanganannya. Walaupun untuk soal kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kita sudah sangat maju.

INA.2014: Anda sendiri masih terus menyuarakan hak kaum minoritas di internal partai?

UAA: Masih. Tapi mungkin masih kurang keras.

INA.2014: Kurang keras atau tidak didengar para petinggi partai? Padahal hal itu, seperti yang Anda sebutkan, ekspilit dalam AD/ART Demokrat…

UAA: Menurut saya, itu karena visi terhadap kebebasan, khususnya kebebasan beragama, tidak sekuat visi tentang pertumbuhan dan keamanan. Ini memang masih menjadi kekurangan Partai Demokrat. Saya berharap, tiga hal tadi bisa menguat dan tumbuh secara bersamaan. Kalau itu yang terjadi, pasti bakal cool sekali.***

 

 

Subtitle: 
Ulil Abshar Abdalla

Komentar