Get to Knows:
Get to Knows:

Calon Ideal Pendamping Jokowi

INDONESIA2014 - Pemenang Pilpres Pemilu kali ini hampir pasti sudah diketahui, yakni Joko Widodo, gubernur DKI dan kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejak beberapa bulan terakhir, semua jajak pendapat (kecuali yang abal-abal) muncul dengan nama Jokowi sebagai pemenang, disusul nama Prabowo Subianto yang jauh berada di bawahnya. Calon-calon lain, lebih jauh lagi berada di bawah Jokowi.

Tentu saja, Pilpres masih beberapa bulan lagi. Terlalu dini memastikan kemenangan Jokowi. Tapi, jika tak ada peristiwa yang luar biasa, dukungan kepada Jokowi tampaknya tak akan banyak berubah. Kalaupun ada penurunan dukungan terhadap gubernur DKI ini, jarak antara Jokowi dan para pesaingnya cukup jauh.

Lihatlah hasil survei Charta Politika terbaru yang dirilis pada 26 Maret silam. Dalam survei itu, Jokowi mendapat dukungan 37,4% suara, sementara Prabowo 14,5%. Selanjutnya disusul oleh Aburizal Bakrie yang mendapat 9,9%, Wiranto 7,2%, dan Jusuf Kalla 5,5%. Jika semua perolehan semua pesaing Jokowi ini digabung menjadi satu, elektabilitas Jokowi tetap unggul.

Dengan hasil seperti itu, jangan heran kalau perbincangan politik di kalangan pengamat kini bukanlah siapa presiden kita nanti, tapi siapa wakil presiden yang pas mendampingi Jokowi. Begitu kuatnya elektabilitas Jokowi, sehingga ada orang yang berkata, siapapun wakilnya, Capres PDIP itu akan tetap memenangkan kontes demokrasi yang akan digelar pada 9 Juli nanti.

Realitas Politik

Jadi, siapa calon yang paling pas mendampingi Jokowi? Ada dua kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, wakil Jokowi akan ditentukan oleh realitas politik yang berjalan. Kedua, wakil itu sepenuhnya dipilih berdasarkan kriteria “ideal” yang bisa menutupi kekurangan Jokowi.

Jika suara PDIP tidak cukup besar, katakanlah kurang dari 25% atau hanya lebih sedikit dari angka ini, maka partai ini harus realistis. PDIP membutuhkan partner koalisi untuk mendukung Jokowi. Realitas politik yang akan menentukan siapa wakil yang akan medampingi Capres populer itu.

Dengan suara minimal, tidak mungkin PDIP akan berjalan sendirian. Kalaupun partai ini bisa mencalonkan presiden dan wakilnya sendiri, maka jalan yang akan dilewati Jokowi akan sangat terjal. Selama lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi akan terus “diganggu” oleh kekuatan-kekuatan di Senayan. Untuk mengatasi ini, berkoalisi adalah pilihan satu-satunya.

Siapa atau partai apa yang akan diajak koalisi? Tidak mudah menebak pertanyaan ini. Semua partai sangat mungkin berkoalisi dengan PDIP. Melihat perilaku para elit parpol yang sangat pragmatis, tak ada alasan mereka menolak berkoalisi dengan partai pemenang. Kecuali ada sentiman (baik pribadi maupun ideologi) yang sangat kuat dari suatu partai, koalisi hanya mungkin urung jika PDIP sendiri tak menghendakinya.

Sejauh ini, partai yang sangat terbuka untuk koalisi adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKB memiliki sejumlah tokoh yang kini digadang-gadang menjadi Capres. Jika partai ini tak mendapatkan cukup suara untuk memimpin koalisi sendiri, bisa dipastikan Capres-capresnya akan diplot menjadi Cawapres Jokowi.

Ada tiga nama kuat yang mungkin diajukan sebagai wakil Jokowi, yakni Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Muhaimin Iskandar sendiri. Adapun Rhoma Irama tampaknya tak akan diperhitungkan lebih dari sekadar penggaet suara untuk PKB saja.

PAN selama ini mengusung Hatta Rajasa sebagai Capres. Jika PAN tak mendapat suara yang cukup besar, bisa dipastikan partai dengan nomor urut 8 ini akan mengajukan Hatta sebagai wakil Jokowi. Tampaknya tak ada nama lain selain Hatta yang bakal diajukan PAN.

Kandidat ketiga yang mungkin berkoalisi dengan PDIP adalah Partai Demokrat, meski ada rumor bahwa Megawati tak akan mau berkoalisi dengan partai pimpinan SBY ini. Namun, jika koalisi PDIP-Demokrat terjadi, ada tiga kandidat yang tampaknya bakal diajukan Demokrat, yakni Pramono Edi Wibowo, Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan.

Para peserta konvensi PD yang lain seperti Marzuki Ali, Anies Baswedan, dan Ali Masykur Musa, tampaknya harus sabar menunggu. Kecuali ada mukjizat yang datang tiba-tiba, mereka harus sadar bahwa fungsi mereka sesungguhnya hanya sebagai “pemanis” dalam konvensi Demokrat saja.

Golkar, Gerindra, dan Hanura sudah memiliki Capresnya masing-masing, yang kemungkinan besar akan bertarung melawan Jokowi. Partai-partai ini akan memperebutkan dukungan dari partai-partai lain yang tak bersedia bergabung dengan PDIP. PPP dan PKS sangat mungkin mendukung salah satu dari tiga kandidat yang diusung partai-partai ini.

Pendamping Ideal

Peta koalisi pada Pilpres Juli mendatang sebetulnya sangat ditentukan oleh hasil Pemilu Legislatif yang digelar 9 April depan. Jika PDIP mendapat suara yang besar, katakanlah lebih dari 30%, maka ada kemungkinan calon yang akan maju ke Pilpres hanya ada dua atau tiga pasangan saja.

Bagi PDIP sendiri, hasil yang besar akan memudahkan mereka untuk menentukan dengan siapa mereka berkoalisi dan siapa yang layak dijadikan pendamping Jokowi. PDIP juga tak perlu terlalu mendengarkan tuntutan partner koalisinya untuk menentukan Cawapres. Partai ini bisa mencari wakil yang “ideal” yang bisa menutupi kekurangan Jokowi.

Memilih calon Wapres “ideal” sangatlah penting bagi PDIP, khususnya jika mempertimbangkan keberlangsungan dukungan partai oleh masyarakat. Bagaimanapun, Pemilu bukan hanya soal kemenangan saja, tapi bagaimana Jokowi bisa sukses memimpin negeri ini. Jika Jokowi berhasil, PDIP bakal dapat kredit positif. Tapi, jika Jokowi gagal, pamor PDIP bisa dipastikan akan terpuruk.

Di sinilah pentingnya mencari Cawapres yang benar-benar bisa membantu Jokowi bekerja mengurusi negeri ini. Tidak penting dari mana atau dari partai apa orang itu berasal, jika mampu bekerjasama dengan Jokowi, maka dia layak diajukan sebagai Cawapres pilihan.

Menurut saya, ada dua aspek yang patut dipertimbangkan untuk menutupi kekurangan Jokowi. Pertama, orang itu harus mengerti ekonomi dan punya pengalaman bekerja dalam bidang ini. Kedua, orang itu harus bisa bergaul dan punya nama di dunia internasional. Inilah dua kekurangan Jokowi yang paling menonjol.

Sebagian orang menganggap calon dari militer patut dipertimbangkan. Nama-nama seperti Panglima TNI, Moeldoko, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Staf Angkatan Darat, Budiman, dipandang layak mendampingi Jokowi. Tapi, saya kira, figur militer bukanlah prioritas utama yang dibutuhkan Jokowi.

Jika kita melihat nama-nama yang beredar berdasarkan dua aspek itu, ada tiga calon kuat yang layak dipertimbangkan, yakni Sri Mulyani, Muhammad Chatib Basri, dan Agus Martowardoyo. Sri Mulyani adalah mantan menteri keuangan yang sangat sukses memimpin departemen itu. Dia juga memiliki jaringan internasional yang sangat luas.

M. Chatib Basri adalah menteri keuangan yang sukses melakukan reformasi birokrasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dede, panggilan Chatib Basri, juga memiliki hubungan dengan dunia luar yang cukup baik. Adapun Agus Martowardoyo, kapabilitasnya tak perlu diragukan lagi dalam menjaga gawang ekonomi Indonesia. Agus juga dianggap berani menentang para pengusaha hitam di negeri ini.

Tentu saja, pilihan terhadap “calon ideal” ini sangat bergantung sepenuhnya pada PDIP dan Megawati. Mungkin sebagian elit PDIP tidak atau kurang nyaman dengan nama-nama itu. Tapi, kalau mereka memikirkan masa depan negeri ini dan peduli dengan citra partai mereka sendiri, tak ada alasan menolak orang-orang terbaik itu.

 

 

Komentar

Threesome