Get to Knows:
Get to Knows:

“Sulit Menilai Prabowo, Yang Ada Cuma Pernyataan”

INDONESIA2014 - Ari Perdana tercatat sebagai ekonom muda cemerlang yang gagasan-gagasannya didengar banyak orang.  Redaksi Indonesia 2014 memintanya memberi penilaian soal pertarungan Jokowi – Prabowo. Menurutnya, Jokowi masih harus melakukan banyak hal untuk membuktikan bahwa kesuksesannya di tingkat lokal bisa diterapkan di tingkat nasional. Halnya Prabowo, menurutnya sulit dinilai karena memang belum punya prestasi apa-apa.

Demikian wawancara lengkap Joaquim Rohi dan Levriana Yustriani dari Indonesia 2014 dengan Ari Perdana di bilangan Kebon Sirih, Jakarta, 9 Juni 2014 lalu:

INA 2014: Dalam pandangan anda, persoalan pokok bangsa apa yang harus segera dijawab?

AP: Secara garis besarnya, yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Kedua adalah korupsi.  Ketiga, seputar intoleransi dan pluralisme. Di bawah tiga hal ini masing-masing ada turunan-turunannya.

INA 2014: Apakah tiga poin ini sudah menjadi bagian penting dari visi misi pasangan capres yang ada?

AP: Saya tidak terlalu memberi perhatian serius soal visi misi para capres, karena pasangan capres itu baru terbentuk menit-menit terakhir. Pasti ada gap antara apa yang dikatakan dengan apa yang akan terjadi. Visi misi hanya sebagai pelengkap formal, maka saya lebih melihat pada sinyal yang mereka berikan serta track record mereka.

Secara terpisah-pisah, Prabowo dan Jokowi bicara soal korupsi, kemiskinan dan ketimpangan, Prabowo melihat dari sudut nasionalisme, ekonomi yang inward looking.  Jokowi, memang belum bicara spesifik tentang hal ini.

Sementara soal toleransi dan pluralisme, jelas ada perbedaan di antara mereka, baik perbedaan pendekatan  maupun tantangan yang akan mereka hadapi. Prabowo sudah kasih sinyal tertentu dalam Manifesto Gerindra yang bicara tentang pemurnian agama.

INA 2014: Sinyal apa?

AP: Dari manifesto tersebut dia ingin merangkul kelompok tertentu, dan itu bersambut. Yang bergabung kemudian ada FPI, ada partai Islam yang jualan isu anti pluralisme. Padahal Hasjim (adik Prabowo) kemana-mana bicara justru untuk merangkul kelompok pluralis. Dengan begini, saya tidak melihat ada hal yang bisa dikonkritkan dari apa yang ada dalam benak capres ini.

Dalam kasus Sleman kemarin, Jokowi mungkin tak bicara apa-apa. Tapi di sisi lain, dari rekam jejak  soal pluralisme, baik dilihat dari pengalaman di Solo dan DKI, dan kasus Lurah Susan, menunjukkan Jokowi ingin merangkul semua pihak.

INA 2014: Anda katakan bahwa visi misi tak bisa dijadikan patokan, maka yang dilihat adalah rekam jejak dalam urusan publik. Kalau Jokowi, rekam jejaknya tentu adalah prestasinya sebagai walikota dan gubernur. Kalau rekam jejak Prabowo bagaimana melihatnya?

AP: Harus diakui Prabowo tak punya rekam jejak sebagai pejabat publik sipil, jadi kita tak punya patokan untuk menilai Prabowo sebenarnya. Kalau orang mengkritik Jokowi tak punya rekam jejak sebagai pemimpin, justru Prabowo sebagai saingannya, tak punya pengalaman sama sekali sebagai pemimpin sipil.

Jika Jokowi dinilai belum berhasil, Prabowo malah belum memulai.

Prabowo hanya bisa diukur dari pernyataan, langkah-langkah dan manifesto partainya. Langkah-langkahnya yang sejalan dengan manifesto adalah merangkul PKS dan FPI. Di sisi lain, Hasjim mempromosikan pluralisme ke banyak pihak.

INA 2014: Itu mencerminkan dualisme atau sekadar strategi untuk mendapat dukungan sebanyak-banyaknya?

AP: Bisa jadi itu bagian dari strategi Prabowo: pesan tertentu digunakan untuk merangkul kelompok tertentu. Bisa jadi strategi ini akan gagal atau setidaknya akan menimbulkan internal konflik di antara mereka.

INA 2014: Prabowo tidak bisa dilihat rekamnya sebagai pemimpin sipil, tapi sebagai pemimpin militer kan bisa?

AP: Di akhir masa jabatannya kariernya “tidak harum”. Dia sekarang berusaha memoles itu, memunculkan perdebatan semantik bahwa ia diberhentikan dengan hormat, bukan dipecat. Tapi intinya, jika seorang militer pangkatnya dicopot, bahkan tanda pangkatnya diambil, artinya track record dia “tidak harum”.

INA 2014: Jadi karena visi misi tidak bisa dijadikan ukuran, maka yang bisa dilihat adalah rekam jejaknya. Jokowi jelas rekam jejaknya; sementara  Prabowo tidak pernah menjadi pejabat sipil dan sebagai sebagai militer jejaknya “tidak harum”. Ini menjadi pembeda signifikan di antara mereka berdua?

AP:  Dari sisi Jokowi, meski dia punya banyak prestasi, tapi ada juga yang belum bisa dia buktikan. Prestasi Jokowi dalam waktu singkat di daerah belum bisa direplikasi dalam skala yang lebih besar.

Mengambil pelajaran dari Obama, orang memilih Obama karena masih baru, sisi negatifnya belum banyak terekspos, orang ingin beri dia kesempatan. Orang menaruh banyak harapan pada Jokowi. Ekspektasi itu harus segera di-manage.

INA 2014: Bagaimana kemudian menjelaskan gap Jokowi dan Prabowo yang semakin tipis? Karena track record atau maraknya black campaign?

AP: Ketika jarak dengan pemilihan masih panjang, orang masih bicara pada tataran abstrak. Semakin dekat dengan waktu pemilihan, mitos abstrak makin menjadi suatu yang nyata. Orang semakin melihat sisi manusia kandidat.

Juga harus dilihat bahwa semakin ke sini, undecided voters semakin menentukan pilihan, selain faktor partai pilihannya masuk koalisi yang mana.

Black campaign ada pengaruhnya, tapi saya tidak bisa katakan seberapa besar. Black campaign terhadap Jokowi sudah dilontarkan sejak lama, menurut saya mereka yang percaya ya mereka yang pada dasarnya tidak suka sama Jokowi.

INA 2014: Bagaimana anda melihat pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi dalam memimpin birokrasi?

AP: Birokrasi kita itu punya mekanisme sendiri, untuk mengatasinya butuh terobosan. Saya tidak melihat bakal ada terobosan dari pasangan Prabowo-Hatta. Prabowo modelnya adalah top down dan sentralistik, Hatta adalah seorang teknokrat yang bermain by the rule, bukan tipe penerobos birokrasi.

Prabowo-Hatta mungkin tidak akan membuat Indonesia mundur seperti jaman dulu, tapi transformasi tidak akan terjadi.

Kalau Jokowi punya beberapa bukti.

Birokrasi kita jika tidak digerakkan secara spektakuler, mereka akan terus seperti itu. Terobosan Jokowi dalam beberapa hal memang terjadi, tapi itu terjadi di wilayah yang otonominya kuat seperti di Kota Solo dan Propinsi DKI. Bayangkan jika Jokowi jadi Gubernur Jawa Tengah yang kekuasaannya tidak mengakar secara langsung, belum tentu. Apalagi, ini levelnya nasional.

Kedua, Jokowi memang lakukan terobosan tapi belum terbukti membuatnya menjadi sistem. Semuanya masih sangat bergantung pada Jokowi. Di Solo misalnya, nilai sudah ditanamkan pada birkorasi, tapi sistem belum terlihat, mungkin juga karena butuh waktu yang lebih lama.

JK adalah sosok man of action yang berani tampil keluar dari konsep birokratis. Itu ditunjukkan dalam menangani konflik Ambon, pasang badan untuk gas elpiji kecil dan BLT. Tapi seperti Jokowi, JK tidak membangun sistem.

INA 2014: Sebagai pejabat berpengalaman, Hatta tak pernah lakukan terobosan apapun?

AP: Sebenarnya dalam kasus MP3EI, terlepas dari banyaknya persoalan terhadap program itu, dia tidak bermain sesuai rule, dia menciptakan rule-nya sendiri.

INA 2014: Ada yang bilang gaya terobosan Jokowi ini tambal sulam..

AP: Fasenya memang masih pada tahap tambal sulam. Kalau menunggu pemerintah pusat bisa sangat lama sekali. Karena itu, terobosan ini ditujukan untuk membuat warga terwakili dulu, baru sambil jalan dipikirkan pembenahannya.

INA 2014: Terobosan tambal sulam terjadi karena gaya Jokowi yang seperti itu, atau karena permasalahan di daerah dia sudah sangat akut?

AP: Saya kira karena sudah akut. Birokrasi kita itu dibentuk secara kompartemen. Dibutuhkan orang yang mau keluar dari mindset kompartemen dan menjadi mandor.

Jadi, jika Jokowi meniti buih di antara aturan yang ada, sebaliknya, Hatta membikin aturannya sendiri.

Subtitle: 
Ari Perdana

Komentar