Get to Knows:
Get to Knows:

Kubu Prabowo Permalukan Diri di Sidang MK

INDONESIA2014 - Yang ada buat kubu Prabowo saat ini barangkali cuma jalan menurun. Yang tinggal mereka pikirkan adalah bagaimana meninggalkan gelanggang tanpa kehilangan harga diri.

Apa yang terjadi di sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 6 Agustus 2014, dan yang terjadi sesudahnya, adalah hal-hal yang memalukan bagi kubu Prabowo.

Kalau persidangan itu tak disiarkan media penyiaran secara langsung, masalahnya mungkin tak terlalu serius. Celakanya bagi kubu Prabowo, apa yang terjadi di ruang sidang terhormat itu disaksikan jutaan rakyat Indonesia, dan penggalan-penggalannya kemudian diulang, diunggah di Youtube, dan dikomentari di banyak media lainnya.

Daftarnya bisa dibuat panjang. Namun barangkali, pusat dari segenap kejadian memalukan ini adalah pidato pengantar Prabowo di sidang itu.

Setelah tim kuasa hukumnya menyampaikan pokok-pokok permohonan,  Prabowo kemudian menyampaikan apa yang disebutnya sebagai ‘sambutan pengantar’. Ini tentu saja tak lazim. Namun, MK cukup berbesar hati untuk memberikan kesempatan bagi Prabowo.

Sambutan Prabowo ini pada dasarnya adalah semacam pemaparan argumen sang capres gagal  tentang mengapa kubunya merasa perlu bersusah payah memperkarakan kasus pilpres ke MK.

Masalahnya, Prabowo tidak memanfaatkan waktu yang sudah disediakan dengan baik hati oleh MK itu dengan cara yang membangun simpati.

Pertama, ia memberi wejangan tentang demokrasi. Ia bicara tentang apa yang disebutnya sebagai rangkaian konsensus bangsa sejak sebelum kemerdekaan Indonesia:  Sumpah Pemuda, penerimaan Pancasila, serta demokrasi sebagai sistem politik pemerintahan, dilanjutkan dengan paparan tentang pemilu sebagai inti demokrasi.  Ini tentu sama sekali tak diperlukan oleh para hakim dan publik.

Kedua, Prabowo bicara tentang apa yang disebutnya sebagai praktek penyimpangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan KPU. Bahkan Prabowo menyebut dapat menghadirkan puluhan ribu saksi yang bila dirasa perlu, bisa memberikan kesaksian tertulis atau melalui video.

Ia juga bicara soal ibu di Bendungan Hilir yang tidak diperkenankan masuk ke bilik suara karena mendukung Prabowo. Ia bicara soal bagaimana di ratusan TPS, tidak ada (nol) suara bagi kubu Prabowo. Ia bicara soal rumah saksi di Banyuwangi yang dibakar, serta  rumah Ketua DPD Partai Gerindra yang juga dibakar.

Ia bicara soal pemerkosaan demokrasi. Bagi pengadilan, kalau ini benar, tentu itulah yang harus termuat dalam gugatan dan nantinya harus dihadirkan dalam proses pengadilan. Masalahnya, paparan di awal sidang ini nampak sebagai sekadar bualan besar, mengingat selama ini kubu Prabowo sangat sering menghadirkan klaim-klaim besar yang tak pernah terbukti dalam kenyataan.

Ketiga, Prabowo nampak seperti sedang mengagung-agungkan dirinya seraya menghina terutama penyelenggara pemilu, yakni KPU, dan pemerintahan secara keseluruhan. Prabowo menganalogikan pemilu Indonesia sebagai lebih buruk dari Korea Utara; serta menganggap pemilu di Indonesia hanya bisa ditemukan di negara-negara fasis dan totaliter.   “Di negara-negara normal, ini tak akan terjadi,” ujarnya bersemangat.

Di sisi lain, Prabowo menunjukkan bahwa ia pejuang demokrasi sejati yang didukung tokoh-tokoh reformasi dan demokrasi.  Menurutnya, komitmen dirinya pada demokrasi ditunjukkan dengan fakta bahwa  dia tak pernah melakukan kudeta, kendati dia pernah memimpin 33 batalion tempur.

“Saya mulai dari bawah, saya mulai dari nol,” katanya. Lagi-lagi gaya yang menunjukkan bahwa dia adalah semacam pahlawan penyelamat demokrasi, bagi para hakim dan publik yang tahu rekam jejaknya, akan nampak menggelikan.

Tambahan lagi, para hakim dan publik pun tahu betapa pemilu di Indonesia saat ini tak bisa dibandingkan dengan Korea Utara atau juga pemilu Orde Baru. 

Keempat, Prabowo meminta MK untuk ‘mengatakan yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah’. Menurutnya, yang harus ditegakkan adalah kedaulatan rakyat, bukan ‘keadilan uang’, bukan ‘kedaulatan pemilk modal’, dan bukan ‘kedaulatan bangsa asing’. Semangat menggurui dengan gaya heroik semacam ini tentu berlebihan bagi para hakim dan publik.

Bisa dibilang, sejak awal persidangan yang bisa disaksikan rakyat Indonesia, kesan yang dibangun justru adalah sosok yang tidak simpatik. Prabowo seperti tak sadar bahwa langkah kubunya ke MK sebenarnya sudah dikeluhkan sebagai sikap ‘tidak ksatria’.

Prabowo seperti tidak sadar bahwa apa yang dituduhkannya -mereka dicurangi oleh KPU secara ‘masif, terstruktur dan sistematis’-  dianggap berlebihan. Apalagi sebelumnya, pendukung Prabowo seperti Eggi Sujana sudah menyatakan bahwa ia mungkin akan menggerakkan ‘people power’.

Maka yang  terjadi kemudian adalah serangan balik. Pada saat Prabowo masih bicara, ketua sidang MK, Hamdan Zoelva, meminta ia untuk segera menyelesaikan sambutannya. Maklumlah, Prabowo sudah bicara sekitar 11 menit ketika itu. Prabowo nampak gugup, namun dengan segera menyelesaikan pidatonya.

Tatkala dipersilakan untuk memberi pandangan, masing-masing hakim dengan segera menunjukkan kelemahan mendasar gugatan Prabowo.

Daftar persoalan yang dikutip para hakim sangat panjang, mendasar, dan di sana-sini sangat elementer sehingga kualitas tim hukum Prabowo layak sekali dipertanyakan. Rangkaian komentar yang dilontarkan hakim, antara lain, adalah:

a. Untuk setiap tuntutan, seharusnya ada bukti konkrit yang memadai dan meyakinkan disertakan.

b. Ketidaksinkronan antara satu bagian dengan bagian lain, misalnya di awal dikatakan bahwa yang menandatangani gugatan adalah Prabowo-Hatta, ternyata yang tercantum adalah tandatangan kuasa hukum. Dikatakan pula bahwa pemohon menyatakan ada kecurangan terjadi di seluruh Indonesia namun dalam gugatan yang tercantum hanyalah kasus-kasus di 22 provinsi.

c. Kejelasan argumen yang mendasari dalam setiap tuntutan.

d. Kejelasan mengenai di daerah mana saja, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara diminta untuk dilakukan ulang.

e. Logika tuntutan.

f. Konsistensi penulisan sub bab.

g. Penomoran yang nalar dan wajar.

h. Bahasa yang sesuai dengan bahasa baku dan EYD. Yang dipersoalkan bahkan bisa sangat mendasar, misalnya kata yang tepat adalah ‘mengubah’, bukan ‘merubah’.  Atau seharusnya ditulis ‘Prabowo-Hatta’, bukan ‘Prabowo-hatta’.

Masih ada hal-hal lain yang diungkapkan. Namun jelas sekali terlihat bahwa para hakim berusaha menunjukkan rangkaian cacat substantif dan/atau elementer gugatan yang diajukan kubu Prabowo di depan publik.

Apalagi, sesudah sidang selesai, apa yang dibicarakan dalam sidang dikomentari banyak pihak. Bisa dikatakan, yang menonjol adalah hal-hal yang merugikan citra kubu Prabowo.

Pernyataan soal Korea Utara dari Prabowo dianggap memalukan karena dia seharusnya tahu di Korea Utara tidak ada sebuah pemilu demokratis. Media juga menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai ‘pembakaran rumah saksi di Banyuwangi’ tidak pernah terjadi.

Untuk memperburuk citra, saat persidangan berlangsung, ada sekitar dua ribu pengunjuk rasa pro Prabowo berdemonstrasi.  Di satu sisi, ini menjadi masalah mengingat kehadirannya membuat macet jalan.

Namun di sisi lain, ini menjadi bahan lelucon karena sebelumnya kubu Prabowo sudah mengklaim bahwa puluhan ribu pendukungnya akan mendatangi sidang MK.

Lebih parah lagi, media kemudian memberitakan bahwa sebagian dari para pengunjuk rasa itu ternyata adalah orang-orang bayaran. Tribunews memberitakan tentang seorang ibu yang dibayar Rp 50 ribu; sementara merdeka.com memberitakan pelajar dari Purwakarta yang juga dibayar Rp 50 ribu.

Persidangan masih akan terus berjalan dan tetap akan disiarkan stasiun-stasiun televisi. Layak ditunggu, apa yang akan dilakukan kubu Prabowo untuk membuat mereka bisa meninggalkan gelanggang dengan kepala tegak. Kalau bisa.

 

 

Komentar

Threesome