Get to Knows:
Get to Knows:

Faizal Assegaf, Perwira atau Pion Bayaran Anti Jokowi?

 

INDONESIA2014 - Rangkaian fitnah terhadap Jokowi ternyata tak berhenti di masa kampanye pilpres. Bahkan setelah penghitungan suara menunjukkan Jokowi memenangkan pertarungan, propaganda hitam ini terus berlanjut.

Salah satu aktornya adalah lembaga bernama Progres 98 yang dipimpin Faizal Assegaf. LSM ini mengaku dibentuk oleh para aktivis 98, walau tak terlalu jelas di mana dulu mereka bergerak. Belakangan dicurigai beberapa orang pendemo Progres 98 adalah orang-orang bayaran.

Serangan pertama Progres 98 di masa kampanye adalah tatkala mereka  melaporkan Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan isu gratifikasi. Ini dilakukan setelah pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) membuka rekening untuk sumbangan kampanye pemilihan presiden. Alasannya, walaupun Jokowi telah mengajukan cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi Progres 98 berpendapat pada prinsipnya Jokowi masih sebagai pejabat, sehingga menerima sumbangan untuk kampanye adalah bentuk gratifikasi.

“Kami melihat adanya gratifikasi dana karena dia masih menjabat sebagai gubernur, hanya cuti. Jadi kami meminta agar KPK menindaklanjuti supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi berkelanjutan,” ujar Faizal, 30 Mei.

Namun serangan itu kemudian mentah, karena KPK menganggap sumbangan untuk kampanye pilpres tidak termasuk gratifikasi. “Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam rangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu tunduk ke sana,” ujar Giri Supradiono, Direktur Gratifikasi KPK.

Bahkan banyak pengamat menganggap pembukaan rekening untuk sumbangan pemilu merupakan tradisi baru yang baik dalam pemilu. “Dengan cara seperti itu, sumbangan justru dibatasi agar yang terpilih nantinya tidak tersandera pemilik modal. Kalau dengan rekening bank, identitasnya kan jelas dan ada laporannya,” ujar Rafli Harun, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI).

Tak mempan dengan isu tersebut, Progres 98 kembali melancarkan serangan. Pada pertengahan Juni,   mereka menyerang dengan tuduhan keterlibatan Jokowi dalam korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta. Bukti yang mereka sudorkan adalah apa yang mereka sebut sebagai transkrip percakapan Megawati Soekarno Putri dengan Jaksa Agung Basrief Arief, perihal permintaan Megawati agar   kejaksaan  tidak menyeret Jokowi.

Faizal mengaku transkrip tersebut dia dapatkan dari pegawai KPK. “Transkrip ini diberikan oleh utusan Bambang Widjojanto, 6 Juni sore waktu kami ke KPK,” aku Faizal.

Tuduhan Progres 98 kemudian dibantah oleh Bambang Widjojanto.  “Saya tidak pernah memberi sesuatu atau apapun kepada siapa pun apalagi transkrip seperti yang difitnahkan," ujar Bambang (19/6).

Menurut Bambang, fitnah transkrip pembicaraan itu merupakan upaya untuk menghancurkan kredibilitas KPK dan politisasi kasus dengan cara menarik KPK ke dalam ranah pertarungan pemilihan presiden. Bambang menegaskan, fitnah penyebaran transkrip tersebut sangat mengada-ada. Katanya, sistem di KPK tak memungkinkan adanya kebocoran rekaman atau transkrip keluar. 

Masih belum bosan, tuduhan Progres 98 berikutnya adalah kepemilikan 32 rekening Jokowi di luar negeri senilai USD 8 juta. "Hari ini demi merah putih, demi NKRI, kami membuka adanya 32 rekening Jokowi dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri yang totalnya mencapai delapan juta dolar AS. Pertanyaan kami, kenapa itu tidak disampaikan ke KPU atau KPK," kata Faizal saat mengadakan konferensi pers, 23 Juli.

Faizal menuding dengan ditemukannya 32 rekening tersebut menunjukkan ada kekuatan asing yang mempengaruhi Pilpres 2014. Menurut dia apabila kasus ini tidak ditanggapi KPK atau KPU, maka dapat diduga ada upaya demokrasi busuk untuk melahirkan pemimpin boneka.

Tuduhan itu lagi-lagi dibantah langsung Jokowi.  “Saya ini eksportir selama 24 tahun. Kita tidak pernah punya rekening di luar negeri. Saya dan istri tidak punya,” tegas Jokowi.

Situs katadata.co.id mencoba menelusuri foto dokumen yang menjadi bukti Progres 98 melakukan tuduhan kepemilikan rekening Jokowi di luar negeri. Dari penelusurannya, terungkap dugaan bahwa    bukti-bukti itu palsu karena sejumlah kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang tampak jelas adalah kesalahan dalam penulisan nama Bank. Seharusnya yang tertulis adalah Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Tapi dalam dokumen yang tersebar di sejumlah media sosial penulisan Shanghai salah menjadi Shangai.

Usaha lain katadata untuk membuktikan kebenaran rekening tersebut dengan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut. Namun transfer ke rekening tersebut ditolak dengan notifikasi bahwa informasi bank penerima tidak ditemukan.

Selanjutnya, katadata.co.id menghubungi customer support HSBC meminta penjelasan atas kegagalan melakukan transfer ke rekening yang disebut Progres 98. Customer Support HSBC menerangkan bahwa kode bank yang dicantumkan dalam transfer salah. Seharusnya transfer untuk ke bank HSBC Hongkong menggunakan kode bank HSBCHKHHHKH bukan HSBCHKHHEDB. “Satu bank di satu negara kodenya harusnya sama, tidak berbeda,” kata petugas HSBC.

Massa Bayaran?

Progres 98 tidak secara terang-terangan menyatakan sebagai pendukung Prabowo. Tapi dari beberapa isu yang mereka kemukakan, semuanya bertendensi untuk menyerang Jokowi. Sikap mereka tidak konsisten. Mereka mempersoalkan langkah Jokowi-JK membuka rekening dana kampanye; namun diam saja ketika Prabowo-Hatta Rajasa kemudian melakukan langkah serupa.

Terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga melibatkan Prabowo, Progres 98 justru melakukan pembelaan. Progres 98 menganggap isu HAM telah digulirkan secara ekstrim untuk menyudutkan Prabowo. Bahkan telah dikemas sedemikian canggihnya sehingga tidak hanya bertujuan menjatuhkan kredibilitas Prabowo, juga sebuah upaya untuk menjatuhkan kehormatan TNI.

“Kenyataan ini membuat publik semakin resah dan menyimpulkan bahwa isu HAM yang membabi buta disuarakan oleh timses Jokowi, sarat dengan muatan politis dan bertujuan menimbulkan konflik antar sesama anak bangsa,” ujar Faizal dalam pernyataan tertulisnya (RMOL.CO 16/6).

Mengenai sosok Faizal Assegaf, tidak ditemukan catatan lengkap mengenainya. Penelurusan yang dilakukan merdeka.com menyebutkan dia adalah mantan aktivis 98. Catatan lain yang ditemukan, Faizal pernah menjadi editor media online visibaru.com.

Merdeka.com juga memperoleh informasi dari kubu Jokowi-JK bahwa dia adalah orang yang diduga pernah menerbitkan buletin yang hanya terbit satu edisi untuk menyerang Sri Mulyani dan Arifin Panigoro tiga tahun yang lalu.

Mengenai sekretaris Progres 98, Aminuddin, pada pemilihan legislatif yang lalu dia adalah calon legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Amin, demikian nama panggilannya, termasuk sosok yang sudah lama terlibat dalam politik di Indonesia. Sebelum di PBB, Aminuddin pernah menjadi kader Partai Hanura dan Partai Bintang Reformasi.

Tidak banyak massa yang tererlibat dalam aksi-aksi Progres 98. Tidak mencapai ratusan, mungkin hanya puluhan, tetapi massa mereka cenderung beringas. Pada aksi Senin (4/8/2014) lalu mereka hampir mengeroyok Johan Budi, juru bicara KPK yang menemui mereka. Mereka juga ngotot akan menginap di KPK walaupun tidak diizinkan oleh KPK dan Kepolisian. Akhirnya aksi berakhir dengan kekisruhan dan Polisi mengamankan tiga orang massa Progres 98.

Sebelumnya mereka juga marah-marah kepada sejumlah wartawan karena ada pemberitaan yang menyebutkan para pendemo Progres 98 adalah massa bayaran. “Heh bilang bos kamu, saya tahu itu busuknya,” teriak Faizal kepada wartawan. Sontak, teriakan bernada ancaman tersebut memicu kericuhan dengan sejumlah wartawan, walaupun kemudian dilerai oleh petugas KPK dan Kepolisian.

Aktor Utama atau Peran Pembantu?

Progres 98 bersikeras agar KPK menyeret Jokowi dan Megawati untuk diadili. Untuk itu mereka bertekad melakukan aksi demonstrasi di gedung KPK sampai tuntutannya dipenuhi. Mereka menganggap bukti transkrip pembicaraan Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arief sebagai bukti yang kuat.

Tapi alih-alih harapannya terkabul, bisa jadi justru yang akan masuk penjara Faizal sendiri, karena beberapa orang yang telah dituduh telah melaporkan balik Faizal ke Polisi. Basrief Arief telah melaporkan  Faizal pada 20 Juni lalu, bersamaan dengan pelaporan terhadap media online inilah.com.

Tiga hari kemudian Megawati pun melaporkan Faizal ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pelaporan dilakukan oleh Trimedya Panjaitan, sebagai kuasa hukum Megawati.

Belakangan KPK pun rencananya akan melakukan hal yang sama. KPK merasa keberatan dengan pernyataan Faizal yang mengaku mendapat transkrip rekaman dari orang suruhan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto.

Belum ada yang tahu kapan langkah Faizal akan berhenti. Pertanyaannya: apakah ini dilakukannya atas inisiatif sendiri atau sekadar menjalankan perintah atasannya, entah siapa? Jawabannya mungkin baru bisa dibongkar bila ia mau bicara terbuka atau harus bicara dalam proses penyidikan.

Subtitle: 
Progres 98

Komentar

Threesome