Get to Knows:
Get to Knows:

Ade Armando: Sikap DPR Soal KPI Mengherankan

Peneliti komunikasi dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, mempertanyakan sikap sejumlah pimpinan Komisi I DPR yang nampak berusaha menghambat upaya Komisi Penyiaran Indonesia memperoleh masukan dari masyarakat terkait proses perpanjangan izin 10 stasiun televisi nasional. “DPR seharusnya justru mendukung inisiatif KPI, karena KPI adalah lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dalam penataan penyiaran di Indonesia,” kata Ade.
 
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, Rabu (27 Januari 2016), di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Selain SMRC dan Depertemen Ilmu Komunikasi UI, terdapat empat lembaga lain yang menyuarakan dukungan mereka, yaitu Pusat Kajian Media Remotivi, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA), Yayasan Pengembangan Media dan Anak (YPMA), dan Lembaga Studi Pers dan pembangunan (LSPP).  
 
Konferensi pers ini digelar sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil pada KPI yang nampaknya saat ini  berusaha diintervensi sejumlah pimpinan Komisi DPR agar tidak lagi melanjutkan proses mengundang suara masyarakat dalam kaitan dengan evaluasi perizinan 10 stasiun televisi swasta.
 
Pada Oktober 2016 ini, 10 stasiun televisi terbesar di Indonesia memang harus memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang sudah habis masa berlakunya. Dulu, ke sepuluh stasiun televisi terbesar ini (RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNCTV, TV One, Trans, Trans 7, Metro, Global TV) memperoleh izin tanpa keterlibatan publik. Ketika itu mereka mendapat izin langsung dari pemerintah saja.  
 
UU Penyiaran 2002 menyatakan, untuk memperoleh IPP baru atau memperpanjang IPP, stasiun televisi harus melewati proses beberapa tahap yang dilalui ‘dari bawah’. Pada tahap pertama, stasiun televisi harus mengajukan permohonan IPP pada KPI. Pada tahap kedua, KPI harus melakukan Evaluasi Dengar Pendapat dengan pihak pemohon. Kemudian, KPI harus memberikan rekomendasi tentang layak tidaknya stasiun televisi memperoleh IPP. Keempat,  rekomendasi tersebut dibicarakan dalam Forum Rapat Bersama dengan pemerintah (dalam hal ini Menkominfo). Kelima, FRB memutuskan pemberian atau penolakan pemberian IPP. Izin itu  sendiri akan dikeluarkan oleh Menkominfo.
 
Sepuluh stasiun besar tersebut dulu memperoleh IPP dari Menkominfo Sofyan Jalil pada 2006. Karena menurut UU Penyiaran 2002 masa berlaku IPP adalah 10 tahun, maka pada tahun ini IPP tersebut sudah saatnya diperpanjang.
 
Dalam kaitan itulah, KPI membuka diri untuk menerima catatan dan masukan dari masyarakat luas mengenai performance sepuluh stasiun televisi swasta tersebut, yang akan digunakan sebagai rekomendasi kelayakan. Pengumuman diluncurkan sejak 20 Desember 2015 dan tanggal akhir masukan dari publik adalah 31 Januari 2016.
 
KPI bisa saja menjalani proses evaluasi 10 stasiun televisi itu secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik Namun kali ini, KPI ingin menjadikan proses ini secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. KPI menyebut proses pelibatan partisipasi publik ini di websitenya dengan istilah ‘uji publik’.
 
Sebagaimana sudah dapat diduga, langkah KPI ini dengan segera mendapatkan reaksi keras.  Salah satu pihak yang mengecam KPI adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Ketua asosiasi sepuluh stasiun televisi komersial tersebut, Ishadi SK  menyatakan pelibatan publik ini bertentangan dengan hukum dan karena itu harus dihentikan (20/1).  Ishadi SK, di berbagai kesempatan juga mengecam KPI yang dianggap akan membredel televisi swasta.
 
Di mediaonline VIVA.co.id, Ishadi menyindir KPI:  "Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan uji publik. Berapa ukurannya? Apa 100 orang? 500 orang? Atau 50 juta? Atau 100 juta? Berapa banyak wakil publiknya?" 
 
Menurut Ishadi, selama ini di seluruh dunia tidak ada preseden bahwa perpanjangan izin televisi swasta dilakukan dengan cara referendum. Menurutnya lagi, bila sampai ada stasiun televisi swasta yang tidak diperpanjang IPPnya akibat mekanisme tersebut, hal itu sama saja dengan dibredel secara paksa. "Kalau misalnya nanti tidak diperpanjang, itu namanya dibredel. Karena ada program berita. Ini kontroversial," katanya.
 
Namun, ternyata sikap ATVSI ini sejalan dan sebangun dengan sikap sejumlah pimpinan Komisi I DPR. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq (20/1) bahkan menuduh inisiatif Komisi Penyiaran Indonesia mengundang masukan dari masyarakat itu sebagai tindakan ilegal.
 
Mahfudz nampak sangat marah dengan inisiatif KPI meminta masukan dari masyarakat. Menurut Mahfudz, KPI tidak berhak meminta evaluasi stasiun televisi swasta oleh publik, karena itu tidak ada dalam aturan UU Penyiaran 2002. Pernyataan ini juga didukung oleh dua Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya dan Hanafi Rais. Komisi I DPR bahkan, menurut Mahfudz, akan memanggil KPI untuk mengklarifikasi rencana tersebut.
 
Sikap pimpinan Komisi I DPR ini, menurut Ade, mengherankan.
 
”Langkah KPI jelas positif,” kata Ade. “Lembaga penyiaran beroperasi dengan menggunakan frekuensi siaran yang merupakan milik publik. Karena itu publik berhak menilai stasiun televisi komersial yang selama ini sudah dipinjami frekuensi siaran untuk beroperasi sebagai lembaga bisnis. Bila dalam sepuluh tahun, isi siarannya dianggap merugikan masyarakat, wajar bila dalam proses perpanjangan IPP, stasiun televisi tersebut harus diikat dengan kewajiban yang lebih berat atau bahkan ditolak permohonannya untuk memperpanjang IPP.”
 
Ade juga mempertanyakan logika pimpinan Komisi I yang menganggap tindakan KPI sebagai ilegal. “Ilegal itu artinya bertentangan dengan hukum,” ujar Ade. “Uji publik yang dilakukan KPI memang tidak diatur dalam UU, tapi itu tidak berarti bertentangan dengan hukum. Sesuatu baru dianggap terlarang kalau UU menyatakan itu sebagai terlarang. Apalagi, KPI justru berusaha menjalankan amanat UU yang menyatakan KPI harus menempung masukan dari masyarakat.”
 
Subtitle: 
Tentang Perpanjangan Izin 10 Stasiun Televisi

Komentar