Get to Knows:
Get to Knows:

Konsolidasi Oposisi Jokowi

Dimuat di Majalah Gatra, 3-9 Agustus 2017, hal 22-23

Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas minggu lalu menandai dimulainya konsolidasi baru oposisi Jokowi menjelang 2019. Meskipun dilatari kesamaan sikap terhadap RUU Pemilu yang baru diloloskan DPR, urgensi pertemuan tersebut tidak terletak pada soal presidential threshold. Namun, terletak pada menguatnya koalisi partai-partai pendukung Jokowi.

Penguatan koalisi Jokowi memiliki konsekuensi lebih besar bagi partai-partai oposisi ketimbang presidential threshold. Toh baik SBY maupun Prabowo sudah pernah melalui pemilu presiden dengan ambang batas pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara sah (2009 dan 2014). Lagi pula, kritik bahwa RUU Pemilu diarahkan untuk membuat Jokowi calon tunggal jelas tidak berdasar. Gabungan jumlah kursi Gerindra dan PKS saja sudah lebih 20 persen, cukup untuk mengajukan satu calon. Belum lagi jika ditambah dengan prosentase kursi Partai Demokrat.

Pengambilan keputusan RUU Pemilu adalah semacam uji kesetiaan dalam rangka konsolidasi partai-partai di koalisi pemerintah. Sebelumnya, tiga partai pendukung pemerintah (PKB, PPP dan Hanura) sempat menginginkan presidential threshold di bawah 20 persen atau ditiadakan (0 persen). Sikap ini sejalan dengan harapan Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN. Meski demikian, pada akhirnya mereka memilih setia dan berbalik mendukung posisi yang diinginkan pemerintah.

Tapi konsolidasi ini tampak lebih berorientasi jangka pendek. Yakni memenuhi kebutuhan Jokowi akan dukungan mayoritas suara di parlemen. Dalam dua tahun terahir kepemimpinannya, Jokowi sangat membutuhkan parlemen untuk mendukung program-program strategisnya. Misalnya, mengenai Perppu Ormas dan reinvestasi dana haji di bidang infrastruktur dan upaya menarik investor luar masuk ke Indonesia.

Meski demikian, konsolidasi koalisi ini akan berdampak besar pada konstelasi Pilpres 2019. Keberhasilan program-program strategis nasional pada gilirannya akan memperkuat posisi Jokowi di mata rakyat. Penting diingat, hingga akhir Mei 2017, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih berkisar di 67 persen (Survei SMRC, Mei 2017). Bahkan 69 persen warga Indonesia meyakini kemampuan Jokowi memimpin negara.

Dari sisi elektabilitas, dukungan terhadap Jokowi dibanding penantang terdekatnya, Prabowo, cukup jauh. Warga yang ditanya secara spontan soal pilihan presiden menyebut Jokowi sebagai pilihannya (34.1 persen). Sementara yang menyebut Prabowo 17.2 persen. Jarak elektabilitas antara keduanya sebesar 17 persen untuk keunggulan Jokowi. Ini mirip dengan kesenjangan dukungan terhadap SBY dan Megawati dua tahun menjelang Pemilu Presiden 2009.

Tampaknya inilah motivasi utama pertemuan SBY-Prabowo. Kritik SBY mengenai resiko konsentrasi kekuasaan di tangan presiden secara langsung menunjukan kegusarannya melihat langkah konsolidasi yang dilakukan Jokowi. Maka pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas sejatinya adalah deklarasi bergabungnya Partai Demokrat (sebelumnya menyebut dirinya di tengah) ke barisan oposisi bersama Partai Gerindra dan PKS.

Tentu publik perlu bersabar untuk melihat agenda-agenda lebih substantif dari koalisi oposisi ini. Sejauh mana oposisi mampu memerankan fungsi kontrol, check and balances, yang efektif bagi pemerintah dan koalisinya serta secara fair menunjukkan titik-titik lemah kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, publik pun harus menunggu tawaran gagasan-gagasan kebijakan yang lebih segar.

Tapi terkait prospek kompetisi di Pilpres 2019 koalisi pendukung Jokowi dan koalisi oposisi sama-sama masih sangat terbuka. Dari sisi oposisi, proses konsolidasi mereka masih berada di tahap permulaan. Yang pasti, oposisi tak punya banyak pilihan selain memastikan partai-partai di luar pemerintah bisa bekerjasama secara solid. Masalahnya adalah, belum terlihat apa platform yang bisa mereka jadikan pijakan bersama.

Di tahap ini, pembicaraan soal figur yang akan diusung di Pilpres 2019 akan sangat beresiko. Memang sudah beredar luas spekulasi mengenai kemungkinan duet Prabowo Subianto-Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi spekulasi ini justru dapat mengalienasi PKS yang sudah lama jadi kawan setia Gerindra.

Lebih dari itu, spekulasi ini belum tentu sejalan dengan prinsip politik yang diyakini SBY. Hubungan akrab SBY dan Prabowo pada tingkat personal dapat jadi penyangga utama koalisi oposisi. Tapi belum tentu cukup untuk meyakinkan SBY mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Bagaimana pun, belum ada bantahan resmi dari mana pun bahwa SBY adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira yang pada tahun 1998 memvonis Prabowo bersalah dalam beberapa kasus dan merekomendasikan pemberhentiannya dari dinas militer.

Meskipun politik adalah seni menciptakan kemungkinan, tetap sulit dipercaya SBY, mantan presiden dan mantan panglima tertinggi angkatan bersenjata, akan sanggup mendukung orang yang memiliki sejarah tidak mulus di militer untuk posisi yang pernah dipegangnya.

Oleh sebab itu, bukan mustahil kerjasama SBY-Prabowo menjelang 2019 justru dapat mementahkan peluang pencalonan kembali Prabowo. Namun, pada saat yang sama, semakin membuka peluang bagi lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang bisa diusung bersama. Tokoh ini dapat turut memperkuat ikatan kebersamaan di kelompok oposisi.

Sementara itu, terkait 2019, koalisi pendukung pemerintah pun masih belum solid. Sejauh ini PDIP belum merasa penting untuk mendeklarasikan niatnya mengusung kembali Jokowi. Demikian juga halnya dengan PKB. Partai ini tampak sengaja menjadikan dukungan sebagai alat barter kekuasaan dengan harapan pimpinannya, Muhaimin Iskandar, bisa digandeng untuk posisi RI-2. Posisi wakil untuk Jokowi bisa menjadi titik pemecah koalisi pemerintah.

Tapi, bagi Jokowi, posisi wapres ini adalah kartu truf akhir. Dia akan gunakan sesuai kondisi politik yang terakumulasi hingga masa pencalonan resmi. Misalnya, apakah kondisi saat itu lebih didominasi isu ekonomi dan kesejahteraan, hubungan Jokowi dengan Islam, isu keamanan dan kepemimpinan kuat. Pilihan terhadap wakil presiden adalah bagian penting strategi Jokowi untuk merespons isu-isu tersebut.

Baik koalisi pemerintah maupun oposisi tampaknya masih akan menyelesaikan agenda-agenda mendesak jangka pendek mereka. Koalisi pemerintah akan fokus pada penyelesaian akhir di sisa kekuasaan Jokowi. Sementara koalisi oposisi sibuk dengan rumusan platform dan positioning. Agenda pencalonan Pilpres 2019 tampaknya akan jadi topik yang dibahas secara ekstra hati-hati.

about the author

Komentar