Sebanyak 57 persen publik nasional menilai kinerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hak warga semakin baik. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah”.
Presentasi survei ini disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat, 19 Mei 2023. Video presentasi survei tersebut bisa disimak di sini: https://youtu.be/GTTCQqcnf8o
Deni menjelaskna bahwa secara umum evaluasi publik atas kinerja pemerintah menangani berbagai masalah sosial-ekonomi positif. Penilaian paling positif adalah pada kerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hal warga negara apapun latar belakang suku, agama, ras, maupun daerahnya. Sebanyak 57 persen publik yang menyatakan kerja pemerintah di bidang ini semakin baik dibanding tahun lalu, yang menyatakan semakin buruk hanya 9 persen, tidak ada perubahan 28 persen, dan tidak menjawab 7 persen.
Dalam hal meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga, yang mengatakan semakin baik 54 persen, semakin buruk 11 persen, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak jawab 3 persen. Dalam hal mengurangi kemiskinan, ada 46 persen yang menilai kerja pemerintah lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 33 persen, dan tidak tahu 3 persen.
Terhadap kinerja pemerintah menyediakan lapangan kerja, ada 43 persen yang menilai lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak tahu 4 persen. Dalam hal membuat harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, ada 41 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 32 persen, dan tidak tahu 2 persen.
Sebanyak 37 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik dalam menekan korupsi dibanding tahun lalu, yang menilai semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak tahu 8 persen. Sementara dalam hal mengurangi pengangguran, ada 35 persen yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, semakin buruk 25 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak jawab atau tidak tahu 4 persen.
Dari hasil survei selama 7 tahun terakhir (Maret 2016-Mei 2023), lanjut Deni, secara umum terjadi kenaikan sentimen positif publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Persepsi publik ini cukup konsisten dengan data dari BPS tentang angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi (indeks Gini) yang cenderung menurun, serta tingkat inflasi yang cukup terkendali selama Jokowi menjadi Presiden.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1220 responden dengan metode multistage random sampling. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1020 atau 84 persen. Sebanyak 1020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan 30 April – 7 Mei 2023.
