Meutia Hafid: Sebagai Mitra Rakyat, TNI Perlu Mengedepankan Profesionalisme

70
Sumber Foto: https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20190710/meutya-hafid3-cc3e4722fbe3b05fac5596a6af5847af_600x400.jpg

Presentasi Meutia Hafid menanggapi rilis survei SMRC tentang kondisi demokrasi di masa Covid-19, 22 Agustus 2020. Meutia Hafid adalah Ketua Komisi I DPR RI.

 

Terima kasih mas Ade selaku moderator, pak Saiful Mujani yang langsung memaparkan hasil survei SMRC, dan pak Mahfud MD, pak Phillip, dan pak Thamrin.

Kami juga ikut, meskipun kita bukan pemerintahan, tapi dari sisi wakil rakyat tentu melihat indikator-indikator yang disampaikan oleh pak Saiful, kita cukup lega.

Artinya karena dalam covid ini tentu semakin intens komunikasi komunikasi.

Kalau demokrasi kan pasti melibatkan DPR, keputusan-keputusan pemerintah yang kemudian dianggap dipercepat oleh DPR.

Tapi kritikan-kritikan, namun secara umum kalau kita bicara demokrasi kan pada akhirnya yang menilai, saya sepakat, bukan lembaga lembaga demokrasi saja, tapi justru masyarakat itu sendiri.

Hari ini kita dipaparkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan terhadap pelaksanaan demokrasi, tapi angkanya masih cukup tinggi, tepatnya 67% yang menganggap pelaksanaan demokrasi ini cukup baik.

Menurut saya dalam masa yang sulit seperti tantangan pandemi covid 19 yang hari ini kita hadapi, angka-angka penurunan, kami—gejala-gejala yang normal.

Yang Insyallah trennya bisa kita perbaiki dan tren memang sudah mulai ada perbaikan.

Dan mudah-mudahan, jika kinerja pemerintah bisa di gas pol lagi, dengan lebih baik dalam berbagai aspek, maka tren ini bisa kembali terhadap angka tertinggi terhadap kepuasan pelaksanaan demokrasi di bulan Maret tahun 2020.

Sebelum saya jawab dari pak pertanyaannya Ade Armando terhadap demokrasi dulu saya apa coba sampaikan catatan-catatan sedikit nanti bisa ditanyakan lebih lanjut.

Preferensi terhadap atau komitmen masyarakat, juga masih cukup tinggi 71%.

Kami dari wakil rakyat melihatnya bahwa angka ini adalah angka yang cukup baik.

Kemudian tidak terlalu ada yang perlu dikhawatirkan, berbeda dengan gejala-gejala atau opini-opini.

Jadi ini gejala dan data-data dari masyarakat yang kemudian hari ini kita lihat, berbeda dari opini opini yang dicoba oleh sebagian kelompok.

Untuk dimunculkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tercoreng, pelaksanaan undang-undang dasar 45 juga perlu ditegakkan kembali.

Kalau kita mengacu survei ini, berarti harusnya pemerintah dan DPR bisa on the track, seperti dilakukan saat ini dan tidak perlu terganggu dengan opini opini yang memeriahkan.

Tidak apa, itu bagian dari demokrasi tapi berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat saat ini.

Termasuk gerakan yang tadi pak Ade Armando sampaikan, beberapa lama lalu, terjadi dan cukup ramai sejak opini, namun terbantahkan di sini dari sisi survei dari masyarakat.

Saya ingin sampaikan juga terkait dengan TNI, supremasi sipil, kalau tadi keamanan juga sudah cukup baik ya.

Saya lihat yang merasa kondisi keamanan buruk hanya di angka 15%, memang tidak boleh bicara hanya ya.

Karena 15% responden tetap masyarakat Indonesia yang perlu didengar, tapi artinya kondisi keamanan kita nilainya cukup baik dan konsisten dengan survei survei yang dilakukan belakangan.

60% Rresponden merasa keamanan dalam kondisi baik dan catatan pentingnya hanya 5% yang merasa keamanan dalam kondisi tidak baik, tidak percaya sama sekali terhadap kepolisian, itu saya rasa juga indikator yang cukup baik.

Termasuk disampaikan berbagai aspek politik, memang juga cukup baik di mana yang menganggap buruk hanya 21%, 1 dari 5 orang saja.

Sehingga ini juga bekal kita untuk terus melakukan hal-hal yang saat ini sudah on the track, termasuk komunikasi antara partai dengan partai.

Yang memang kalau kita lihat ini, korelasinya mungkin dengan banyaknya pertemuan antara tokoh partai, para ketua umum, yang saling mengunjungi, dan juga bagaimana pemerintah dalam hal ini presiden, belakangan memang lebih sering memanggil perwakilan perwakilan dari partai politik untuk diskusi.

Sehingga untuk kondisi politik terjaga, karena kan kita harus lihat ketika kesehatan dan hukum, maka kemudian yang harus dijaga juga ekonomi.

Nah tadi saya perlu sampai kan, bukan karena saya dari fraksi Golkar dan kebetulan menko perekonomiannya dari Golkar (Airlangga maksudnya), tapi kalau survei kondisi ekonomi buruk yang memang itulah sewajarnya.

Karena pada dasarnya, dalam kondisi covid, tidak hanya di Indonesia, semua negara saya rasa akan sangat aneh kalau hasilnya mengatakan kondisi ekonominya lebih baik.

Ini yang harus kita pahami.

Mari kita melihat lebih kepada bagaimana confidence dari presiden terhadap kemampuan, bukan hanya presiden, pemerintah terhadap kemampuan keluar dari krisis.

Dan itu angkanya cukup tinggi, kepercayaan kepada kemampuan presiden membawa keluar dari krisis adalah 65%.

Ini betul-betul menjadi modal utama baik DPR, juga pemerintah untuk menggiatkan langkah-langkah yang dilakukan saat ini berupa stimulus, bansos, refocusing anggaran, yang pada dasarnya memang kami di DPR juga tidak terbiasa untuk melakukan pembahasan anggaran secara cepat.

Dan kemudian memfokuskan kembali angka yang sangat besar kepada urusan covid itu, tapi kemudian ternyata ini dianggap langkah yang tepat.

Termasuk tadi ketika diterapkannya New normal, kami juga melihat kembali kepada komitmen preferensi, terhadap demokrasi, ketika New normal diberlakukan, maka ada tren perbaikan di preferensi terhadap demokrasi.

Kalau di Amerika Serikat kan, mereka selalu mengaitkan lock down dengan demokrasi, bahwa kita boleh memilih keluar.

Bahkan kalau di AS kita boleh pilih pakai masker atau tidak, tapi artinya langkah New normal yang ketika itu juga kami tentu mendengarkan masukan, bahwa apakah kita sudah bisa New normal, lain-lain.

Tapi berarti dari survei ini, kami juga sudah bisa cukup lega bahwa keputusan bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendukung kemudian pelaksanaan New normal.

Dianggap sudah cukup baik oleh masyarakat. Kalau kita melihatnya dari indikator tren terhadap pelaksanaan demokrasi di tanah air.

Sekarang masuk ke TNI dan supremasi sipil, saya rasa kenapa kita lihat angka-angka yang seolah menurut pak Saiful, lebih toleran terhadap keterlibatan dan militer aktif, meski tidak dalam puncak kepemimpinan ya.

Tadi kan di survei kan pak Saiful bilang pada puncak kepemimpinan, saya cek dulu angka-angkanya.

Pak Ade menanyakan untuk pak KASAD.

Menurut saya pemerintah masih menaruh, senada dengan disampaikan masyarakat melalui survei SMRC, pemerintah masih menaruh militer di bawah supremasi sipil.

Karenanya ketua untuk pelaksanaannya pak Erick. Ketua komite kebijakan pak Airlangga.

Mungkin dari komisi I kami tidak terlalu khawatir, kami sadar bagi teman-teman mungkin adalah gejala-gejala yang perlu diperhatikan dan itu sah-sah saja.

Tapi dalam hal ini karena KASAD ditaruh sebagai wakil bukan pemimpin tertinggi di dalam penanganan covid saya rasa itu masih dapat dipahami.

Melihat skala tantangan yang begitu besar dan juga bahwa, apa namanya pelibatan, TNI memang diperlukan dalam beberapa hal dalam penanganan covid.

Saya kembali ke pernyataan saya tadi, kenapa kalau kita lihat seolah ada toleransi yang lebih baik sedikit terhadap keterlibatan TNI.

Mungkin ini juga kemarin saya juga melihat survei sebelumnya di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap TNI yang tinggi.

Ini mungkin karena sejak pertama penanganan covid peran TNI yang sebelumnya tidak terlalu terlihat.

Kerja kerjanya menjadi terbuka dalam hal misalnya pemulangan di awal sekali pemulangan WNI saudara kita dari Wuhan, di mulai dari situ.

Kemudian juga ada rumah sakit-rumah sakit militer yang digunakan untuk penanganan pasien covid, termasuk di wisma atlet.

Rumah sakit rumah sakit sementara yang dipakai seperti di Pulau Galang misalnya yang disiapkan bersama juga oleh TNI.

Dan yang utama adalah pendistribusian alat-alat termasuk APD, Rapid Tes, lain-lain, yang ketika itu di awal-awal covid memang disegerakan.

Dan ini digunakan perangkat-perangkat dari militer dan masyarakat melihat itu, terliput setiap hari di layar kaca, di media massa dan itu mungkin yang kemudian buat ada gejala-gejala toleransi.

Meskipun menurut saya angkanya menurut saya terhadap komitmen supremasi sipil dan bahwa tentara tidak perlu dilibatkan dalam hal-hal di luar pertahanan baik itu dari luar negeri dan dalam negeri untuk yang khusus saja.

Seperti bencana atau hal-hal yang memang berat itu, menurut saya, karena itu menurut saya tidak terlalu perlu dikhawatirkan.

Namun memang saya sepakat bahwa TNI sebagaimana juga mitranya dari rakyat, perlu diingatkan bahwa dalam penanganan konflik, tentu juga harus mengedepankan profesionalisme.

Harus mengedepankan humanisme, persuasif, ini catatan yang baik menurut saya dari SMRC.

Namun demikian, kami di DPR komisi I tentu akan mengontrol, mengawal bagaimana teman-teman di TNI dapat terlibat dalam covid secara profesional.

Sampai saat ini catatan yang sudah berjalan dari bulan Maret, kemudian pelibatan New normal juga TNI dilibatkan.

Catatan-catatan yang masuk ke kami cukup baik, jadi kinerja TNI belum ada laporan, mudah-mudahan tidak ada laporan-laporan yang berarti.

Di mana dianggap atau melewati kewenangan mereka.

Jadi untuk sementara, keterlibatan TNI cukup dapat dipahami, senada dengan laporan laporan dari SMRC.

Dari survei, namun demikian hukum, catatan-catatan, memang perlu diberikan sebagai langkah antisipasi ke depan, terkait dengan keterlibatan TNI.

Saya apresiasi SMRC dalam kondisi seperti ini, tentu itu kedekatan, kebijakan dengan nuansa kebatinan yang di masyarakat untuk hasil yang baik, memang sangat penting.

Jadi hal-hal seperti itu, studi atau survei-survei ini akan sangat membantu baik pemerintah maupun DPR untuk meneruskan kebijakan.

Karena ini kan kondisi yang memang belum pernah terjadi, jadi kami pun sebetulnya kadang ada keraguan apakah langkah-langkah tepat apakah langkah ini tidak tepat.

Dan survei-survei dari masyarakat ini membantu sekali untuk membuat kita tahu langkah ke depan arahnya baiknya seperti apa.

Terima kasih.

Tinggalkan Komentar