Perlahan tapi pasti, pemerintahan Jokowi berhasil merebut kembali kepercayaan masyarakat. Di akhir tahun 2015, mayoritas warga (63%) sangat atau cukup yakin bahwa Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Perkembangan ini menunjukkan kenaikan signfikan dibandingkan enam bulan sebelumnya (55%).
Temuan ini disampaikan dalam presentasi survei nasional yang disampaikan Djayadi Hanan, Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 12 januari 2016 di Jakarta. Survei ini didanai sendiri oleh SMRC dan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1220 responden, pada 10-20 desember 2015.
Beragam indikator yang digunakan menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini tetap tinggi. Umumnya warga optimis dan puas dengan kemampuan Jokowi memimpin.
Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar (72%). Sentimen positif ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hasil survei Oktober lalu misalnya menunjukkan angka itu baru mencapai 60%. “Ini merupakan modal politik massa yang sangat penting,” kata Djayadi dalam presentasinya.
Keyakinan akan kemampuan Jokowi ini memang tidak disertai dengan keyakinan publik akan kualitas para menteri. Penilaian pada kinerja kabinet secara umum hampir terbelah. Sebagian besar (51%) merasa puas, sisanya kurang puas atau tidak punya pendapat. “Ini mengindikasikan perlunya presiden meningkatkan kinerja menteri-menterinya di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Djayadi.
Survei juga menunjukkan bahwa Jokowi diharapkan lebih mandiri dalam memimpin. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mayoritas warga menghendaki Jokowi memimpin sendiri koalisinya (61,5%). Mayoritas warga (hampir 70%) juga menganggap perlunya sekretariat gabungan/bersama untuk koalisi.
Menurut Djayadi, keinginan ini bisa dipahami menganggap Jokowi masih harus terus berusaha mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen. “Menambah anggota koalisi hingga menjadi kekuatan mayoritas di DPR diperlukan,” kata Djayadi.
Optimisme masyarakat terlihat di banyak bidang. Survei SMRC menunjukkan warga menilai positif kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional. Yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih baik dibanding tahun lalu mencapai hampir 40% sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 23%. Lebih jauh lagi, hampir 70% percaya kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik pada satu tahun mendatang; sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 5%.
Yang dianggap sebagai masalah ekonomi mendesak adalah harga-harga kebutuhan pokok, pengangguran, lapangan kerja, juga pemerataan pendapatan. Namun di sisi lain, masyarakat memuji apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan-jalan raya.
Sementara itu kondisi politik pada akhir 2015 secara umum dinilai “sedang”, tidak baik ataupun tidak buruk. Tapi dibanding 3 bulan lalu, jumlah warga yang menilai kondisi politik sekarang baik lebih banyak.
Yang agak bermasalah adalah evaluasi masyarakat soal kondisi keamanan. Walau secara umum kondisi keamanan dinilai baik, namun ada cukup tinggi persentase masyarakat (31%) yang menganggap Indonesia kurang aman dari ancama terorisme.
Secara umum warga percaya pada lembaga-lembaga negara. Namun demikian, yang paling dipercaya adalah TNI, Presiden, dan KPK. Ketiga lembaga ini dipercaya telah bekerja sesuai harapan rakyat oleh lebih dari 80% warga. Yang tertinggi adalah TNI (hampir 90%), sementara Presiden dan KPK berada di sekitar angka 83%. Dua lembaga yang paling kurang dipercaya rakyat adalah partai politik (52%) dan DPR (55%).
Dukungan dan harapan masyarakat terhadap KPK juga cukup kuat. Di satu sisi, warga tak setuju dengan revisi UU KPK bila revisi itu menghilangkan wewenang KPK untuk penyadapan dan penindakan, dan di sisi yang lain warga lebih percaya pada KPK dibanding lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Mayoritas warga juga percaya bahwa revisi UU KPK akan memperlemah KPK (61%).
Optimisme akan Jokowi ini juga tercermin ketika masyarakat ditanya, siapa yang akan mereka plih sebagai Presiden kalau pemilihan Presiden dilakukan saat ini. Lebih dari 33% menyatakan akan memilih Jokowi, sementara hanya sekitar 21% yang menyatakan akan memilih Prabowo.