Evaluasi Publik 20 Tahun Demokrasi

35
Media Indonesia / Tiyok

Pemilu 2019 bertepatan dengan dua puluh tahun demokrasi di Indonesia yang secara prosedural dimulai pada pemilu 1999. Meski telah mengalami banyak kemajuan, demokrasi Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. Bahkan, evaluasi publik nasional terhadap kondisi demokrasi mengindikasikan adanya sinyal bahaya pada aspek-aspek kebebasan sipil, penegakan hukum, dan keamanan.

Demokrasi Indonesia banyak dipuji sebagai contoh sukses transisi dan konsolidasi demokrasi dalam waktu yang relatif cepat dan damai. Bahkan Indonesia dinilai sebagai demokrasi terdepan di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pujian juga diarahkan pada keberhasilan menggelar lima kali pemilihan umum pada tingkat nasional dan ratusan pemilu kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara bebas, jujur, dan damai. Dalam dua dekade, demokrasi juga telah berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan warga dan mendorong pemerataan pembangunan.

Namun, dalam enam tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran dan bahkan cacat. Menurut Freedom House, lembaga think tank penting yang mengukur peringkat kebebasan suatu negara, status Indonesia enam tahun terakhir (2014-2019) adalah sebagian bebas (partly free).

Ini adalah penurunan dari periode 2006-2013 yang dinilai dengan status bebas (free). Penurunan ini terjadi karena negara dinilai gagalmenjamin hak-hak sipil kepada kalangan minoritas, pembatasan oposisi dan sikap kompromistis terhadap kelompok-kelompok intoleran.

Penilaian Freedom House didasarkan pada pendapat sejumlah ahli yang dinilai cukup paham terhadap kondisi Indonesia. Lalu, bagaimana penilaian rakyat sendiri terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Apakah ada persamaan atau perbedaan peniliaian antara para ahli dan komentator dengan peniliaian rakyat yang mengalami sendiri kondisi demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan itu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah melakukan survei opini publik nasional pada 20 Mei hingga 1 Juni 2019. Temuan survei menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian rakyat terhadap kondisi riel praktek demokrasi dengan preferensi mereka terhadap demokrasi. Di satu sisi, komitmen rakyat terhadap demokrasi menguat, sementara di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap kondisi demokrasi justru menurun.

Konsolidasi dan Komitmen

Dalam 20 tahun, demokrasi di Indonesia telah cukup terkonsolidasi. Merujuk pada Linz dan Stepan (1996) konsolidasi demokrasi dapat dilihat dalam tiga dimensi utama yakni perilaku, sikap, dan konstitusi.

Dari dimensi perilaku, saat ini pemerintah tidak lagi dihantui oleh resiko dan ancaman kudetaatau ancaman kekerasan secara nyata dari kelompok politik tertentu. Militer telah berkomitment untuk mengambil jarak dari politik. Demikian juga kelompok-kelompok terroris yang ada sejauh ini berhasil ditekan.

Kelompok-kelompok kepentingan saat ini lebih cenderung memilih Partai Politik sebagai medium perjuangan politiknya. Maka pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak lagi dihantui ketakutan kekuasaannya akan direbut dengan kekerasan.

Dari dimensi sikap, survei SMRC menemukan 82% rakyat telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara yang cocok untuk Indonesia. Dalam periode antara 2012 dan 2019, pilihan terhadap demokrasi naik sekitar 26% dari 56% di tahun 2012. Gambaran ini mengindikasikan bahwa demokrasi semakin terinternalisasi di dalam kesadaran rakyat Indonesia.

Rakyat juga berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai norma rujukan ketika menghadapi situasi darurat secara politik maupun ekonomi. Mayoritas rakyat meyakini bahwa jika situasi memaksa untuk dilakukannya perubahan politik atau pergantian kepemimpinan, maka harus dilakukan dengan ukuran-ukuran proses demokratis.

Sikap ini telah mewujud dalam dukungan publik yang luas dan positif terhadap pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Dimensi ketiga adalah konstitusional. Demokrasi telah menjadi satu-satunya aturan main yang dipilih semua kelompok kepentingan. Mereka telah terbiasa untuk menggunakan prosedur dan proses demokrasi utuk menyelesaikan konflik.

Aturan-aturan perundangan yang mengatur partai politik, pemilu, pemerintahan dan legislatif terus mengalami perbaikan. Demikian juga adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu terbukti sangat efektif. Kendati masih sering muncul ketegangan pasca pemilu, penyelesaian akhirnya tetap dilakukan lewat jalur peradilan di MK.

Data survei SMRC juga mengungkap fakta yang sangat menggembirakan. Komitmen rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi sangat tinggi. Mereka meyakini, substansi demokrasi sangat sesuai dengan aspirasi mereka.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi yang dinilai sangat penting antara lain: kebebasan untuk mengkritik pemerintah, tersedianya lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat, pemilu yang bebas dan adil, kecilnya ketimpangan pendapatan, media massa yang bebas, dan perlindungan hak-hak sipil minoritas. Penilaian terhadap pentingnya nilai-nilai utama demokrasi tersebut rata-rata di atas 90%.

Sinyal Bahaya

Meski demikian, survei nasional SMRC bulan Mei-Juni 2019 juga menemukan sinyal bahaya. Kendati secara umum demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi dan komitmen rakyat terhadap demokrasi cukup tinggi, penilaian publik terhadap kondisi demokrasi saat ini justru sedang mengalami tekanan. Ini teriihat dari penurunan tingkat kepuasan terhadap kondisi demokrasi. Pada April 2019, 74% rakyat Indonesia puas terhadap jalannya demokrasi. Namun pada Mei-Juni, kepuasan mereka turun 8% menjadi 66%.

Lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan kepuasan rakyat terhadap demokrasi pasca pemilu 2019 ini? Dari data-data yang ada, penyebab penurunan tersebut tidak terkait dengan faktor ekonomi. Secara umum, rakyat menilai kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional cukup baik. Demikian juga tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli rakyat tidak terlihat mengalami lonjakan.

Sejumlah faktor non ekonomi turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Di antara yang paling penting adalah memburuknya penilaian atas kondisi politik, keamanan, dan penegakan hukum.

Penilaian ini berkorelasi dengan kondisi nasional pasca pemilu presiden. Penolakan kubu Prabowo-Sandi terhadap hasil pemilu, tuduhan kecurangan. dan gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan yang menewaskan sejumlah orang dan kerusakan harta-benda pada 2i1-22 Mei 2019 cukup mempengaruhi persepsi publik.

Lebih dari itu, selama periode antara 17 April hingga akhir Mei 2019, terjadi juga penangkapan sejumlah tokoh dan warga biasa simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Alasan penangkapan termasuk tuduhan makar, menggerakkan people power, atau penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Data-data survei mengindikasikan faktor-faktor tersebut memberi kontribusi cukup besar bagi penurunan kepuasan terhadap demokrasi.

Secara lebih spesifik, survei juga menemukan kecenderungan penurunan kualitas dalam aspek-aspek kebebasan sipil. Pasca pemilu serentak April 2019 dan kerusuhan 21-22 Mei proporsi rakyat yang merasa semakin takut untuk berbicara, berkumpul atau berorganisasi dan menjalankan agama semakin besar. Kenaikan yang hampir sama juga terjadi juga pada warga yang menilai peran media semakin tidak independen.

Selain itu, sinyal bahaya juga terlihat pada aspek penegakan hukum dan ketaatan pemerintah terhadap konstitusi.

Jika dibandingkan dengan 2014, saat ini semakin banyak warga yang merasa semakin takut akan ditangkap aparat keamanan secara semena-mena. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian warga bahwa saat ini pemerintah lebih sering mengambil keputusan tak sejalan dengan konstitusi.

Merespon sinyal bahaya 

Sinyal bahaya akibat kesenjangan antara preferensi terhadap demokrasi dengan penilaian atas kondisi pelaksanaan demokrasi harus segera direspon. Penilaian Freedom House ternyata sejalan dengan penilaian rakyat pemilih. Oleh sebab itu, memburuknya penilaian atas kondisi kebebasan sipil, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian serius.

Apalagi, tahun depan, Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak. Jika tidak diatasi dengan sungguh-sungguh, efek memburuknya kualitas demokrasi nasional akan berdampak pula pada penurunan kualitas demokrasi di daerah.

Kebutuhan untuk memperbaiki kondisi demokrasi adalah tanggungjawab semua pihak, tetapi pemerintah memiliki mandat lebih besar. Penilaian publik internasional dan rakyat pelaku demokrasi adalah petunjuk bahwa upaya perbaikan kualitas demokrasi harus dilakukan terus menerus. Sebab yang lebih penting adalah secara substantif, seluruh warga bangsa ini dapat menikmati tingkat kebebasan, kemakmuran, dan rasa aman lebih tinggi melalui proses demokrasi. []

Artikel ini dimuat di Harian Media Indonesia di Kolom Pakar halaman 8 pada Senin, 1 Juli 2019

Berita sebelumyaMeredupnya Demokrasi di Indonesia
Berita berikutnyaSesi Dialog 3: Meredupnya Demokrasi Oleh Apa dan Siapa?
Sirojudin Abbas, Ph.D.
  • (University of California, Berkeley, Amerika Serikat)
  • Bidang Kajian: Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial
Minat penelitiannya mencakup model-model kebijakan pembangunan yang berorientasi kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial. Sirojudin meraih gelar Ph.D. dalam bidang pem-bangunan sosial dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Gelar MSW-nya di-peroleh dari McGill University, Montreal, Canada. Ia pernah menjadi research fellow pada Mack Center on Non Profit Management di UC Berkeley, CalSWEC dan PPIM UIN Jakarta, serta kon-sultan untuk ADB/JFPR, CIDA, Unicef, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah. Tulisannya telah terbit di beberapa jurnal internasional seperti Social Development Issues,Social Policy and Practice dan Oxford Bibliography Online.

Tinggalkan Komentar