Sumber: CNN Indonesia, 28/01/2020

Presiden Joko Widodo mengawali periode keduanya dengan merangkul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk dalam koalisi pemerintahan.

Dengan demikian, Jokowi menguasai enam partai politik di DPR, antara lain PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, dan Gerindra. Kekuatan pemerintah di parlemen lebih dominan dibandingkan dengan tiga partai tersisa, yakni PKS, Demokrat, dan PAN.

Jokowi pun mengakomodir partai politik koalisi untuk menempatkan kader-kadernya di Kabinet Indonesia Maju. Untuk bisa menaruh ‘titipan’ kader partai di lingkaran pemerintah, Jokowi sampai harus menambah jumlah posisi wakil menteri.

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai dalam 100 hari kerja pertamanya ini Jokowi baru sebatas berusaha menjamin posisi partai koalisinya. Hal ini terlihat dari dominannya kader partai koalisi yang berada di kursi kabinet.

“Saya kira belum ada yang terlihat secara khusus dalam 100 hari ini, kecuali Pak Jokowi berusaha menjamin rasa aman di kalangan partai-partai politik koalisinya. Itu yang saya lihat,” kata Abbas kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/1).

Abbas mengatakan masa 100 hari kerja Jokowi baru berhasil memenuhi ekspetasi partai politik anggota koalisinya. Di sisi lain, Jokowi mengorbankan ekspetasi publik secara luas demi partai koalisi pendukung pemerintah.

“Mungkin itu harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi. Untuk mendahulukan ketenangan partai politik ketimbang harapan publik,” ujarnya.

Abbas menyebut koalisi gemuk Jokowi ini juga belum mampu menunjukkan produktivitas yang diharapkan. Dengan koalisi besar ini seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah mendapat dukungan lebih efisien di DPR. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf telah menguasai setidaknya lebih dari 60 persen kursi di DPR.

Ujian pertama koalisi besar Jokowi ini adalah pengesahan Omnibus Law yang sedang dikebut pemerintah. Ada Empat omnibus law yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020, yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

“Tes pertamanya saya kira soal Omnibus Law itu. undang-undang paket besar itu. Apakah itu mendapatkan cukup analisis, koreksi dan kritik dari DPR atau tidak, atau DPR tutup mata saja meloloskan itu,” tuturnya.

Meskipun demikian, Abbas menyatakan tak ada guncangan signifikan dalam 100 hari pertama Jokowi pada periode kedua ini yang membuat demokrasi RI menurun kualitasnya atau meningkat. Namun, ia merisaukan kebebasan sipil pada periode kedua Jokowi.

Abbas menilai kebebasan sipil menjadi sektor politik yang paling terancam berbahaya saat ini.

Melihat beberapa bulan ke belakang, terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum yang terjadi sepanjang tahun lalu di berbagai daerah Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam laporan bertajuk ‘Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019’, mencatat 78 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di berbagai wilayah pada rentang Januari sampai 22 Oktober.

Dari 78 kasus itu, sekitar 6.128 orang menjadi korban, 51 orang meninggal dunia, dan 324 orang di antaranya korban dengan kategori anak.

Dalam laporan itu disebutkan, sebanyak 44 korban tewas tanpa informasi resmi mengenai penyebab kematiannya. Kemudian 6 orang tertembak, dan 1 orang kehabisan nafas karena gas air mata. Data di atas belum termasuk kasus pelanggaran kebebasan berpendapat yang terjadi pada rentang akhir Oktober sampai Januari 2020.

“Hak politik sejauh ini masih terpenuhi, cuman hak sipil yang justru mengalami pelemahan, terutama kebebasan warga negara untuk punya pandangan politik berbeda, punya kebebasan dan perlindungan ketika mengekspresikan hak-hak politiknya. Media yang misalnya belakangan ini agak diperhatikan juga gitu,” tuturnya.

Abbas menyatakan masalah kebebasan sipil ini harus betul-betul ditangani dengan baik oleh Jokowi. Ia menyebut pemerintah masih terlihat gamang merespons masalah ini.

“Jika sikap pemerintah masih tetap gamang seperti saat ini, maka prospek demokrasi ke depan itu bisa jauh lebih berbahaya,” katanya.

(fra/gil) CNN Indonesia