Direktor Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menyatakan Presiden Jokowi mempunyai lima skala prioritas untuk Indonesia pada periode kedua kepemimpinannya. Kelima strategi itu mencakup infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tepat sasaran. Kelima prioritas tersebut sepatutnya ditopang penguatan struktur kabinet.
Sirojudin merespons positif wacana perubahan nomenklatur sejumlah kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan akan masuk ke Kemlu. Kemlu selama ini hanya fokus pada diplomasi dan kultural. Kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri memiliki atase, tetapi tugasnya sekadar urusan diplomatik. Artinya, para atase tidak cukup agresif dan proaktif membangun kerja sama perdagangan internasional.
“Perubahan nomenklatur menjadi Kemlu dan Perdagangan Internasional menegaskan prioritas Pak Jokowi untuk menggunakan jalur diplomasi internasional kita sebagai bagian tidak terpisahkan dengan diplomasi perdagangan. Saya kira ini penting dan strategis,” tegasnya.
Sirojudin juga mengusulkan dibentuk Kementerian Investasi dan Perindustrian. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Dengan demikian diharapkan strategi industri dan investasi pada akhirnya akan terbangun. Wilayah-wilayah koordinasi yang dahulu terhambat akibat induk kelembagaan dapat diatasi melalui integrasi tersebut.
Lebih jauh dikatakan, lembaga pendidikan keagamaan yang kini berada di bawah Kementerian Agama (Kemag) semestinya masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Tujuannya supaya tidak ada dualisme pendidikan yang selama ini menimbulkan persoalan.
“Ada gap kualitas yang besar antara sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau bisa Kementerian Pendidikan itu menaungi semua jenis pendidikan formal, termasuk yang ada di Kementerian Agama,” katanya.
Demikian juga dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Kemag, dialihkan ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). “Perguruan tinggi kan juga ada tuh di Kementerian Agama. Seharusnya itu digabung juga ke Kemristekdikti supaya ada standardisasi kualitas dan standardisasi dukungan di semua sektor pendidikan yang disediakan pemerintah,” katanya.
Peningkatan kualitas pendidikan, lanjutnya, menjadi prasyarat utama menciptakan SDM Indonesia yang unggul. “SDM kita enggak mungkin bagus, kalau pengembangan pendidikannya terpisah. Kementerian Agama cukup urus agama saja,” katanya.
Sirojudin juga menyoroti keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Kementerian ini perlu mempunyai kewenangan penuh terhadap birokrasi nasional. “Kementerian PAN dan RB jangan hanya urus pegawai negeri saja, seharusnya sampai ke desa dan lurah. Jadi fungsi organisasi desa contohnya, bukan di Kementerian Dalam Negeri lagi, biar ada di Kementerian PAN dan RB,” katanya.
Lebih jauh, dia berharap Kemko Kemaritiman perlu dipertahankan jika pemerintah memandang penting sektor maritim sebagai penopang ekonomi nasional. Perdagangan internasional juga sangat tergantung pada seberapa kuat penguasaan teritorial laut oleh Indonesia. “Maritim itu salah satu rumpun kebijakan dan rumpun ekonomi yang serius. Saya kira dalam lima tahun terakhir itu belum maksimal,” katanya.
Sumber: Berita Satu
