Sejumlah elite politik terus bermanuver hendak mencabut hak rakyat dalam pilkada langsung dan menyerahkan ke DPRD.
Manuver ini kembali muncul lewat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani; dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto.
Setidaknya ada dua alasan utama yang dipakai para elite yang ingin menghapus pesta demokrasi lokal ini. Pertama, biaya mahal. Kedua, tingginya politik uang.
Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, menilai dua argumen yang dikemukan para elite itu tidak masuk akal. Berbagai data menunjukkan dukungan publik yang besar kepada pilkada langsung.
Lalu, dari berbagai survei juga terlihat DPR/DPRD adalah lembaga yang paling rendah terkait kepercayaan publik. Data juga menunjukkan fenomena politik uang tidak seburuk yang dinarasikan.
Lalu, untuk kepentingan apa dan siapa sebenarnya berbagai manuver ini?
Simak paparan Saidiman lengkapnya.
