Menakar Potensi Kebangkitan Komunis di Indonesia

192

Dalam sebulan terakhir ini, kampanye anti komunis begitu kuat. Berbagai sweeping kaos merah bermotif “palu arit” serta aksi massa menolak kehadiran komunis mulai gencar dilakukan. Puncaknya, kebebasan berekspresi dan berkumpul mulai terancam.

Sikap paranoid itu muncul, selain karena trauma, juga lebih disebabkan “cerita horor” yang direproduksi secara turun-temurun. Cerita yang telah membuat kita tidak pernah berani menatap masa lalu lebih jernih.

Memahami sejarah kebangkitan Komunis di Indonesia pasca 1948 menjadi sangat penting. Karena hanya dengan memahaminya, kita bisa mengetahui sejauh mana potensi Komunis hari ini dan esok.

Setelah pemberontakan yang gagal di Madiun pada tahun 1948, PKI bergerak di bawah tanah. Sepanjang tahun 1948-1952, PKI tidak mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar. Sisa-sisa anggota Commite Central (CC) PKI seperti Alimin dan Tan Ling Djie tak mampu berbuat banyak untuk mengonsolidasikan partainya.

Situasi ketidakberdayaan PKI pasca 1948 telah membuat trio kader mudanya (Aidit, Lukman, dan Njoto) mengambil alih kepimpinan PKI pada tahun 1951. Di bawah kepimpinan trio pemuda itu PKI mengubah strategi dari partai kader seperti garis politik Alimin, menjadi partai massa.

Program Aidit itu lebih dikenal dengan konsep “Jalan Baru memenangkan Revolusi”. Konsep jalan Baru yang ditawarkan Aidit itu bertumpu pada: (1) membentuk Front persatuan Nasional, (2) PKI harus mendukung kampanye anti imprealisme Soekarno, (3) PKI dikonsolidasikan menjadi partai nasional dan partai massa.

Pertanyaannya: apakah hanya karena kegigihan dari para kader muda PKI itu ataukah ada faktor lain yang telah membuat PKI mampu bangkit? Yang kemudian di tahun 1955 telah menjadi partai papan atas sekaligus menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Komunis Uni Soviet dan China.

Ekonomi-Politik yang Labil

Iming-iming yang diajukan PKI adalah: “masyarakat sama rasa-sama rata” atau komunis itu tidak akan hidup bila kondisi ekonomi negara dalam kondisi stabil, dengan kata lain, warga tidak dalam kondisi putus-asa, peluang hidup mengembangkan ekonomi masih tinggi.

Situasi ini tidak terjadi pada pemerintahan Soekarno. Pasca perang kemerdekaan, kondisi ekonomi negara cukup memprihatinkan. Program pembangunan nyaris tidak jalan, kemiskinan dan kebodohan merajalela. Kondisi ekonomi yang serba rumit itu lebih diperparah lagi dengan munculnya berbagai pemberontakan seperti DI/TII dan PRII-Permesta.

Kondisi itu dimaksimalkan PKI untuk mengembangkan perekrutan massal anggotanya. Di bidang pertanian, PKI mendorong kader-kadernya untuk melakukan reclaiming lahan, mendorong Soekarno untuk melakukan program Land Reform. Janji bagi-bagi lahan menjadi program utama PKI.

Program rebutan lahan yang ditelorkan PKI sejak Tahun 1953 juga menjadi titik awal konflik antara NU versus PKI. Karena reclaiming lahan massa PKI pada dasarnya lebih menyasar lahan-lahan pertanian milik santri dan kiai di wilayah pedesaan di Pulau Jawa.

Demikian juga di sektor buruh. SOBSI, organ buruh PKI, melakukan penguasaan pabrik dan perkebunan yang dikelola oleh pengusaha asing. Perampasan pabrik dan lahan perkebunan banyak terjadi di Jawa dan Sumtera sepanjang tahun 1952-1963, sebagai respon atas kebijakan nasionalisasi Soekarno.

Iming-iming masyarakat sama-rasa menjadi candu bagi warga miskin yang sudah putus asa dengan kondisi ekonomi negara. Maka tak heran beramai-ramailah warga mendaftar menjadi anggota PKI. Janji mendapat tanah dan pacul telah menjadi alat baru untuk memperbanyak anggota.

Bantuan China dan Uni Soviet 

Uni Soviet di jaman Stalin dan dilanjutkan Georgy Malenkov, telah melihat potensi Indonesia untuk di-komunis-kan. Untuk mempercepat komunisasi Indonesia yang baru merdeka itu, maka Muso yang juga anggota Komintern (Komunis Internasional) diperintahkan balik ke Indonesia.

Kemampuan PKI mempengaruhi Soekarno untuk lebih condong ke blok komunis telah turut menyenangkan pihak Kremlin. Untuk lebih meyakinkan hati Soekarno, maka berbagai bantuan militer dan ekonomi Uni Soviet diberikan ke Indonesia.

Soekarno berharap dengan menggandeng PKI, maka bantuan ekonomi dan militer Uni Soviet akan mudah diakses. Apalagi Soekarno di tahun 50-an sangat berkepentingan memperkuat angkatan perangnya guna merebut Irian Barat dan meredam pemberontakan DI/TII dan PRRI-Permesta.Pada Masa itu, Indonesia merupakan penerima bantuan militer terbesar dari Uni Soviet. Juga bantuan ekonomi Uni Soviet ke Indonesia sampai akhir tahun 1960 melebihi bantuan ekonomi ke RRC.

Sebagai bagian konsekuensi dari bantuan Uni Soviet itu, Soekarno memberikan keleluasaan untuk kebangkitan Komunis di Indonesia—selanjutnya PKI menjadi partai besar, meski banyak penolakan dari Partai Masyumi, PSI dan TNI khususnya angkatan darat.

Tahun 1960, China telah turut juga membantu kemajuan pergerakan komunis di Indonesia. Bila garis komunis Soviet (Stalin) membolehkan kerjasama dengan borjuasi nasional dan strategi parlementarian, atau biasa disebut revolusi bertahap, Mao Tse-tung justru menganggap cara Aidit itu adalah strategi orang idiot.

Bagi Mao Tse-tung, kemenangan kaum komunis hanya bisa dilakukan dengan cara perjuangan bersenjata, hal ini merujuk perjuangan bersenjata yang dilakukan Komunis Cina untuk menguasai negara.

Seiring makin menguatnya perbedaan paham antara Komunis Moskow dan Komunis China mengenai tahapan revolusi dan teori kerjasama kelas, maka di tahun 60-an, Aidit cs mulai condong ke RRC.

Sebagai bagian kerjasama itu, buku-buku pelajaran keberhasilan perjuangan Mao di daratan cina menjadi bacaan wajib kader PKI di semua tingkatan. Kader-kader PKI Banyak dikirim ke China untuk mempelajari keberhasilan Mao.

Bahkan untuk memuluskan perubahan strategi itu, PKI mulai mengampanyekan untuk mempersenjatai buruh dan tani atau yang biasa disebut angkatan ke-V. Untuk hal tersebut, Mao Tse-tung menjanjikan bantuan senjata.

***

Jadi jelas faktor kondisi ekonomi yang lumpuh di jaman Soekarno serta bantuan Uni Soviet dan China yang telah membuat PKI bangkit menjadi partai besar. Bukan hanya karena kemampuan agitasi dan propoganda Aidit dan kawan-kawan.

Saya meyakini: bila Aidit, Lukman dan Njoto hidup di jaman sekarang, mungkin bisa gila memikirkan cara untuk mengembangkan PKI. Karena ketiadaan syarat dasar—kebangkrutan ekonomi negara—untuk bisa bangkit lagi.

Lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima belas tahun terakhir yang rata-rata di atas 5%, pengangguran hanya berkisar 10%, dan Inflasi hanya di bawah dua digit. Silakan bandingkan dengan kondisi di jaman Soekarno.

Selain itu, warga sangat meyakini sistem demokrasi saat ini sebagai sistem yang terbaik. Menurut data survei SMRC tahun 2014 yang bertajuk: “Lima Belas Tahun Perjalanan Demokrasi”, ditemukan fakta bahwa 70% warga Indonesia menganggap sistem demokrasi saat ini sangat cocok.

Data survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Desember tahun 2015 juga menemukan fakta bahwa 72% warga menganggap arah perjalanan bangsa ke jalan yang benar, 63% persen yang puas dengan arah demokrasi, dan 68% warga menganggap sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem yang terbaik.

Dari data tersebut, sudah sangat jelas menunjukan bahwa gerakan kiri, Marxis-Leninis, dan Komunis, akan susah tumbuh di Indonesia.

Lihat saja PRD, misalnya, yang dianggap partai Marxis. Sampai saat ini, meski bolak-balik membaca karya Marxis, tetap saja tak mampu berkembang. Hidup tak mau mati pun segan, dan hanya menjadi semacam sekte.

Bilapun ada yang masih ngotot mendirikan PKI dan berharap ada sokongan dari luar negeri, pertanyaanya, negara mana yang akan memberikan dukungan logistik dan politik seperti di tahun 50-an?

Komunis Uni Soviet sudah lama runtuh, Rusia sebagai penerus Soviet kini bukan negara komunis lagi. Di negaranya, partai Komunis Rusia pun sudah tak bisa berbuat banyak. Bahkan sekedar menjaga patung-patung Lenin dari penghancuran saja sudah tak mampu lagi.

Apalagi negara China, sejak reformasi ala Deng Xiaoping, China telah berubah menjadi negara kapitalis terbesar di dunia. Bahkan RRC lebih kapitalis ketimbang Amerika Serikat. Komunis China hanya tinggal bendera yang masih merah-menyala.

Untuk itu, terkait dengan doktrin keamanan negara, kita di Indonesia bisa mencontoh Amerika Serikat yang begitu cepat mengubah doktrin keamanannya dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Amerika Serikat pasca keruntuhan Uni Soviet, tidak lagi melihat penyebaran komunis sebagai ancaman potensial.

Mereka justru telah melihat terorisme yang banyak dipelopori Islam garis keras sebagai musuh yang sangat berpotensi merusak keamanan dan sistem demokrasi. Maka kampanye anti terorisme secara global begitu gencar dilakukan.

Sementara kita di sini, masih terperangkap dengan bayangan masa lalu, “berperang” dengan hantu komunis yang sudah tak berwujud; masih sibuk berburu kaos yang berlogo “Palu-Arit”.

Tinggalkan Komentar