Cina dan Model Pembangunan Versi Rakyat

91

Di tanah air, ketika mengalami demokrasi, terutama kebebasan berbicara, muncul berbagai opini kritis tentang pembangunan yang kita alami sekarang. Di antara opini itu tidak jarang muncul bahwa pembangunan dalam demokrasi sekarang lebih buruk dibanding pembangunan pada masa Orde Baru. Karena begitu kagumnya dengan sukses pembangunan Orde Baru itu ada opini yang menginginkan Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional karena jasanya bagi pembangunan di masa Orde Baru tersebut.

Saya sebut di sini pembangunan pada masa Orde Baru itu adalah “model pembangunan otoritarian”, yakni pembangunan ekonomi kapitalis di bawah komando rezim otoritarian. Pembangunan ekonomi ditempuh dengan melumpuhkan kebebasan politik karena kebebasan politik itu dinilai penguasa waktu itu kontraproduktif terhadap pembangunan ekonomi.

Namun demikian, apapun alasannya, pembangunan otoritarian Orde Baru itu tidak punya daya tahan, tidak berkelanjutan. Ia ambruk tanpa ada perlawanan sistematik dari kekuatan oposisi. Ia runtuh ketika krisis moneter menerpa negeri kita pada 1997-1998. Sistem pembangunan otoritarian ketika itu pada dasarnya berpusat pada kekuasaan tunggal Soeharto dan dalam kurun waktu yang panjang. Tidak ada suksesi kepemimpinan secara damai dan reguler. Pelaksanaan negara hampir tidak bisa dikontrol dan dikoreksi. Sepenuhnya bergantung pada intuisi Soeharto. Ini yang membuat pelapukan atau pembusukan rezim tersebut. Ketika badai krisis moneter Asia menerpa Jakarta seketika itu bangunan yang pada dasarnya keropos itu runtuh. Bukan hanya ekonomi yang runtuh tapi juga politik. Bahkan Soeharto pada akhirnya diantar ke liang lahat dengan status tersangka melakukan korupsi.

Walau sudah berakhir secara tragis masih banyak opini di negeri ini yang menilai zaman Soeharto lebih baik dari zaman demokrasi sekarang. Untuk justifikasi, sering melirik Singapura dan Republik Rakyat Cina (Cina) atau Malaysia sebagai contoh yang perlu ditiru untuk pembangunan kita. Pembangunan ekonomi negara-negara tersebut dinilai lebih maju karena politiknya lebih terkendali. Ketiga negara itu adalah varian-varian dari model pembangunan ekonomi otoritarian.

Di antara ketiga negara itu, Cina lebih sering dibanggakan sebagai model pembangunan karena, menurut World Bank, mampu melakukan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sangat fantastis, rata-rata sekitar 10% sejak Reformasi 1978. Tidak ada negara di dunia yang mampu melakukan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan seperti itu dan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Cina sekarang sudah menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia setelah Amerika, dan diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi utama dunia menggantikan Amerika dalam beberapa dekade mendatang (Wang, 2009).

Karena itu, sekilas pantas kalau ada yang menilai lebih baik model pembangunan otoritarian seperti Cina itu dibanding model pembangunan demokratis kita sekarang. Model pembangunan otoritarian ala Cina, di mana kapitalisme yang berkombinasi dengan otoritarianisme, mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang mengesankan.

Opini Rakyat

Namun demikian, ujung dari pembangunan itu, apapun modelnya, adalah kesejahteraan rakyat sebagaimana dipahami dan dirasakan oleh rakyat sendiri, bukan hanya oleh elit negara ataupun teknokrat. Dalam konteks itu mendengarkan pendapat rakyat yang sedang mengalami pembangunan tersebut menjadi sangat penting. Dalam rangka itu Asian Barometer melakukan studi perbandingan opini rakyat di negara-negara Asia untuk menggali apakah Cina merupakan model pembangunan yang mereka harapkan atau tidak. Studi ini dilakukan pada 2011-2012. Negara-negara di Asia yang dikaji adalah Cina sendiri, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Total sampel dalam studi ini 18,229 yang dipilih secara ilmiah.

Dalam studi itu ditanyakan sejumlah pertanyaan terkait: negara mana yang paling berpengaruh di Asia sekarang? Dalam sepuluh tahun mendatang negara mana yang akan paling berpengaruh di Asia?  Kemudian ditanyakan, negara mana yang harus menjadi contoh sukses pembangunan bagi negara mereka masing-masing? Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu muncul jawaban yang cukup beragam.

Paling Berpengaruh

Rakyat di negara-negara Asia dalam studi tersebut lebih banyak yang menilai Cina adalah negara paling berpengaruh di Asia sekarang, dan mayoritas percaya bahwa Cina akan menjadi negara paling berpengaruh di Asia dalam sepuluh tahun mendatang. Bagi mereka, bukan Amerika, bukan Jepang, atau negara manapun di dunia yang sekarang dan dalam sepuluh tahun mendatang yang paling berpengaruh di Asia, melainkan Cina (lihat Grafik 1).

Pengertian berpengaruh ini tentu saja berkaitan dengan banyak dimensi terutama jumlah penduduk, kekuatan ekonomi, dan bahkan postur angkatan  bersenjata. Cina adalah negara dengan penduduk paling besar. Kekuatan angkatan bersenjata Cina sekarang juga termasuk salah satu raksasa dunia. Dengan pertumbuhan ekonominya yang besar, Cina diperkirakan akan menyamai kekuatan angkatan bersenjata Amerika, atau bahkan melebihinya, dalam waktu yang tidak teralu lama.

Grafik 1. Negara mana yang paling berpengaruh di Asia Sekarang dan 10 tahun mendatang? (%)

Raksasa yang Tidak Menarik

Apakah dengan demikian Cina harus menjadi contoh bagi pembangunan di negara-negara Asia?  Jawabannya bervariasi. Tapi umumnya menjawab ”tidak.” Negara yang paling banyak disebut oleh rakyat Asia dalam studi Asian Barometer itu adalah  Amerika sebagai contoh untuk pembangunan di negara mereka masing-masing. Setelah Amerika, rakyat di Asia menilai tidak ada negara contoh kecuali negara mereka masing-masing. Kemudian cukup banyak yang menyebut Jepang sebagai contoh.

Yang menyebut Cina sebagai contoh pembangunan hanya 9% dari total rakyat negara-negara tersebut (lihat Grafik 2). Ini menunjukan bahwa rakyat di Asia lebih banyak yang menilai Amerika atau Jepang dibanding Cina untuk contoh pembangunan negara mereka meskipun diakui bahwa Cina sekarang adalah negara yang paling berpengaruh di Asia. Menurut rakyat Asia, Cina adalah negara besar yang paling berpengaruh di Asia, tapi bukan negara yang pantas dijadikan contoh untuk pembangunan. Cina adalah raksasa yang tidak menarik untuk ditiru.

 

Grafik 2. Negara mana yang sebaiknya menjadi contoh bagi pembangunan negara kita di masa yang akan datang (%)

N = 18229


Yang menarik, rakyat Cina sendiri hanya 5% yang menyebut negaranya sendiri sekarang ini sebagai contoh untuk pembangunan negara mereka ke depan. Rakyat Cina ternyata lebih banyak yang menyebut Amerika, Singapura, dan Jepang sebagai contoh pembangunan yang mereka inginkan untuk negara mereka sendiri (lihat Grafik 3).

Walaupun rakyat Cina mengakui bahwa negaranya paling berpengaruh di Asia tapi mereka nampaknya tidak bangga dengan kebesaran yang telah mereka capai sekarang ini. Mereka tidak menginginkan apa yang telah dicapai negara tersebut sekarang sebagai model pembangunan negeri itu ke depan.

Grafik 3. Negara yang harus menjadi contoh pembangunan menurut rakyat Cina (%)

Model Demokratis

Kalau diperhatikan secara keseluruhan, ada pola yang menunjukkan bahwa rakyat Asia pada umumnya lebih menginginkan model pembangunan demokratis, yakni kesejahteraan ekonomi yang dibangun di atas rezim demokratis, atau kesejahteraan ekonomi yang disertai dengan kebebasan politik, atau kebebasan politik yang  disertai kesejahteraan ekonomi. Karena itu pilihan mereka pertama-tama Amerika dan kemudian Jepang. Walapun banyak yang menyebut negara sendiri sebagai contohnya, banyak di antara mereka itu adalah rakyat Jepang di mana negaranya merupakan model pembangunan demokratis.

Sementara itu, yang mendukung model pembangunan otoritarian, atau kesejahteraan sosial-ekonomi yang dibangun di atas rezim otoritarian, atau kesejahteraan ekonomi yang dibangun dengan menghilangkan atau mengabaikan kebebasan politik, seperti Cina, Singapura, dan Malaysia, relatif jauh lebih sedikit (lihat Tabel 1). Rakyat Asia pada umumnya tidak melihat Cina, Singapura, atau Malaysia sebagai model untuk pembangunan di negara mereka.

Preferensi rakyat atas model pembangunan demokratis atau pembangunan otoritarian sedikit banyak terkait dengan tipe rezim yang sedang berlangsung dalam sebuah negara. Negara-negara Asian Barometer itu ada yang demokratis atau setidaknya ada kebebasan dalam pemilu dan kebebasan pers (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, Mongolia, Filipina, dan Thailand) dan ada yang masih otoritarian (Cina, Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Malaysia).

Preferensi terhadap model pembangunan otoritarian dan rezim otoritarian setidaknya terlihat dalam kasus Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Di ketiga negara otoritarian ini, rakyat mereka umumnya menilai contoh pembangunan otoritarian seperti yang dipraktekkan Cina dan negara mereka sendiri adalah yang terbaik bagi negara mereka. Namun demikian, rakyat di bawah rezim otoritarian seperti Cina dan Kamboja tidak melihat model pembangunan otoritarian terbaik untuk pembangunan negara mereka. Lebih banyak rakyat Cina yang memilih Amerika dan Jepang sebagai model pembangunan yang mereka inginkan ketimbang model otoritarian seperti dipraktekkan di Cina, Singapura, maupun Malaysia. Di Kamboja rakyat umumnya melihat Amerika dan Jepang sebagai contoh yang bagus untuk pembangunan negara mereka.

Sementara itu tidak ada satupun kasus negara demokrasi dalam survei Asian Barometer yang rakyatnya lebih menginginkan model pembangunan otoritarian. Rakyat di negara-negara demokrasi seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, Filipina, Mongolia, dan Thailand umunya tidak melihat Cina, Singapura, ataupun Malaysia sebagai contoh pembangunan yang cocok untuk negara mereka.

Di antara rakyat negara-negara demokrasi itu, rakyat Indonesia paling sedikit proporsinya yang melihat Jepang atau Amerika sebagai contoh yang baik bagi pembangunan untuk Indonesia. Tapi ini tidak berarti mereka lebih menginginkan contoh pembangunan otoritarian seperti yang dipraktekan Cina, Singapura, ataupun Malaysia.

Proporsi dari rakyat Indonesia yang menginginkan model otoritarian jauh lebih sedikit. Tapi masih sangat besar di antara rakyat Indonesia yang bingung mana di antara negara-negara yang sukses pembangunan ekonominya itu yang paling cocok dijadikan contoh untuk pembangunan Indonesia. Juga menarik, rakyat Indonesia sangat sedikit yang menilai pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia ini  sudah cocok untuk Indonesia ke depan.

Pola sikap rakyat Indonesia atas contoh-contoh pembangunan itu sangat mirip dengan  rakyat Cina. Rakyat negara tirai bambu ini lebih banyak yang menginginkan Amerika atau Jepang sebagai contoh pembangunan bagi negara mereka dibanding Singapura, Malaysia, atau negaranya sendiri. Tapi sangat banyak yang masih bingung negara mana yang paling cocok dijadikan contoh untuk pembangunan negaranya ke depan.

Tabel 1. Model pembangunan yang diinginkan menurut rakyat dari negara-negara berikut (%)

Bagi rakyat Asia pada umumnya, pembangunan nampaknya bukan hanya pembangunan dan pemerataan ekonomi seperti yang dicapai Cina, Singapura, dan Malaysia. Pembangunan yang diharapkan jauh lebih dalam dari itu, lebih menyangkut kualitas manusia. Satu unsur dasar dari kualitas asasi manusia adalah kebebasan. Ini yang hilang di Cina ataupun Singapura.

Itulah sebabnya, rakyat Cina tidak bangga dengan kemajuan ekonomi yang mereka capai sekarang. Mereka maju dalam ekonomi tapi miskin dalam kebebasan. Rakyat Cina pun mendamabkan kemajuan seperti yang dicapai rakyat di negara-negara demokrasi seperti Amerika dan Jepang, bukan Singapura, Malaysia, atau negaranya sendiri sekarang. Pandangan rakyat Cina ini sangat mirip dengan pandangan rakyat Indonesia. Karena itu elit politik di tanah air tidak punya legitimasi untuk merendahkan pembangunan berbasis demokrasi kita sekarang dengan menganggap pembangunan otoritarian Orde Baru lebih baik atau lebih cocok untuk negara kita.

Berita sebelumyaKemendikbud vs Dikti: Kajian Ilmu Pendidikan, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Berita berikutnyaCalon Tunggal, Kaderisasi, dan Kolusi Partai
Saiful Mujani, Ph.D.


(Ohio State University, Amerika Serikat)

Bidang Keahlian: Perilaku memilih, Perbandingan Politik, Kebijakan Publik


Saiful Mujani adalah pendiri SMRC dan perintis tradisi studi kuantitatif perilaku memilih (voting behavior) dalam kajian politik di Indonesia. Reputasinya telah diakui secara internasion-al.

Ia adalah ilmuwan politik pertama di luar Amerika Serikat yang dianugerahi penghar-gaan prestisius Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science As-sociation (APSA). Penghargaan yang sama diberikan kepada ilmuwan politik ternama seperti Samuel P. Huntington, Mancur Olson dan Sidney Tarrow.

Saiful meraih gelar MA (1998) dan Ph.D. (2003) dalam di bidang ilmu politik dari Ohio State University, Ohio, Amerika Serikat. Konsistensinya dalam meneliti perkembangan politik dan proses   demokratisasi di Indonesia sejak 1999, membuat hasil riset dan analisanya menjadi rujukan akademisi, politisi, pengambil kebijakan dan media massa. Ia telah melakukan lebih dari seribu penelitian dengan memegang teguh prinsip-prinsip akademik, dan bersandar pada kode etik survei opini publik.

Saiful juga aktif menulis di banyak jurnal internasional, seperti American Journal of Political Science, Journal of Democracy, dan Comparative Political Studies. Salah satu artikelnya yang terbit di American Journal of Political Science (2012) terpilih menjadi artikel terbaik di dalam konferensi tahunan APSA tahun 2009.

Disertasi doktoralnya kini telah diterbitkan di Indonesia dengan judul “Muslim Demo-krat”(Gramedia, 2007). Sebelumnya, disertasi ini meraih penghargaan sebagai disertasi terbaik Ohio State University karena dinilai memberi kontribusi sangat penting terhadap kajian perilaku memilih. Buku terakhirnya, “Kuasa Rakyat”(Mizan, 2013), menelisik pengaruh survei opini pub-lik bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

Tinggalkan Komentar